Pendidikan

Fortuna dan Fortandip Minta Juknis PPDB DIY Direvisi

Fortuna PPDB DIY beranggapan ilai rapor tidak bisa dikatakan standar dan punya range yang sangat sempit bila digunakan untuk seleksi PPDB.

TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Ketua Fortuna PPDB DIY Wisnu Murti Yani 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Orang tua siswa SMP kelas IX tahun ajaran 2019/2020 se-DIY yang tergabung dalam Forum Orang Tua Pencari Keadilan (Fortuna) PPDB DIY dan Forum Orang Tua Pengamat Pendidikan (Fortandip) menuntut adanya revisi Juknis PPDB SMAN/SMKN DIY 2020 yang di dalamnya tertuang kebijakan penggunaan nilai rapor sebesar 80 persen untuk menentukan siswa bisa diterima di SMAN/SMKN DIY.

Ketua Fortuna PPDB DIY Wisnu Murti Yani mengatakan bahwa nilai rapor tidak bisa dikatakan standar dan punya range yang sangat sempit bila digunakan untuk seleksi PPDB.

"Nilai rapor dimulai dg KKM misal 70-100 sedangkan UN bisa 0-100, membuat kesempatan membandingkan lebih bagus dan selektif. Kami menuntut keadilan di situ. Anak-anak bekerja keras untuk mengejar prestasi UN dan UN hilang karena pandemi, maka kita harus cari yang linier," jelasnya seusai audiensi di Gedung DPRD DIY, Rabu (20/5/2020).

Pelajar Kota Yogya Punya Kesempatan Lebih besar dalam PPDB

Ia menilai, prosentase 80 persen nilai rapor untuk penilaian PPDB akan memunculkan disparitas yang berujung pada bisa memberikan keadilan pada ketidakadilan terhadap anak-anak mereka.

Yani mengatakan, linierisasi diperlukan untuk mendapatkan keadilan yang dimintanya.

"Agar nilai di bawah, yang komanya terpaut sedikit tetap tidak bisa menyalip di atasnya. Jadi cukup adil tidak saling menyalip dan adil karena nilai UN tidak ada," bebernya.

Tim Perumus untuk Linierisasi yang juga perwakilan Fortandip yakni Kuncoro Harto Widodo mengatakan pihaknya mengapresiasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY yang sudah mengeluarkan rumusan 80 persen untuk rapor, 10 persen untuk nilai rata-rata UN selama 4 tahun di sekolah yang bersangkutan, dan 10 persen nilai akreditasi sekolah.

"Tapi kalau tidak follow up untuk menyempurnakan, ini anak didik kelas IX yang mau cari SMA/SMK akan mendapatkan penilaian yang tidak pada tempatnya karena anak yang sebenarnya punya kemampuan misal di bawah (kurang berprestasi) tapi dengan rapor yang porsi tinggi dia akan berada di atas atau sebaliknya sebenarnya dia anak yang prestasi tinggi bergeser ke tengah dan ke bawah," ungkapnya.

BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 21 Mei 2020, 2 Nakes RSUP Dr Sardjito Dinyatakan Positif

Pun demikian juga dengan nilai rata-rata UN selama 4 tahun terakhir yang tidak akan mengalami perubahan karena linierisasi atau standarisasi ada berdasarkan UN.

"Selama ini UN jadi dasar bagi stakeholder pendidikan untuk masuk jenjang SMA/SMK.  Anak-anak siapnya untuk ikut UN, hanya selang beberapa minggu dibatalkan karena kondisi emergency. Ini yang tidak boleh jadi alasan pemerintah kehilangan kehati-hatiannya dalam menghasikkan juknis terkait," beber salah satu staf pengajar UGM tersebut.

Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan semua itu menjadi kewenangan eksekutif.

Namun demikian, ia menyayangkan karena sebelum mengeluarkan juknis tersebut seharusnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Komisi D DPRD DIY.

"Mestinya waktu membuat komunikasi dengan komisi sehingga komisi masih buka ruang untuk memberikan aspirasi. Bagi kami tidak menutup aspirasi dari siapapun. Mana kala juknis satu dapat menampung semua kepentingan itu akan menjadi baik," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Kurniatul Hidayah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved