Tidak Puas Jawaban Pemkab, Rapat Soal Covid-19 di DPRD Bantul Diwarnai Aksi Protes

"Yang mau diawasi kan data itu tetapi mengapa yang mau diawasi tidak dikasih," keluh dia.

Menurut dia, rapat akhirnya selesai tanpa ada kesimpulan dan apabila memungkinkan akan ditindaklanjuti setelah lebaran.

Senada, salah satu anggota DPRD yang memilih tidak menghadiri rapat sejak awal karena kecewa adalah Supriyono.

Politisi Partai Bulan Bintang itu mengaku kecewa karena Bupati Bantul Suharsono selaku terundang tidak menghadiri langsung dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Ia menilai kehadiran Bupati dalam rapat itu sangat penting untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, selama ini dewan tidak dilibatkan dalam penanganan Covid-19, padahal memiliki fungsi pengawasan.

Sebab itu, rapat dengar pendapat dilaksanakan dengan harapan pihaknya dapat mengetahui secara detail mengenai rencana kegiatan, penganggaran, dan pertanggungjawaban setiap kegiatan dalam penanganan Covid-19 tersebut.

" Fungsi dewan sebagai pengawasan, diajak rembugan," ucap dia.

Awalnya, ia mengharapkan ada penjelasan secara rinci yang dipaparkan langsung oleh Bupati Bantul.

Mengenai aturan hukum dan mekanisme pemangkasan anggaran. Masing-masing organisasi perangkat daerah dipangkas berapa persen dan terkumpul berapa milyar.

Kemudian alokasinya kemana dan untuk apa saja. Tetapi semua itu menurutnya tidak dilakukan.

Selain itu, Supriyono juga mengharapkan bagi masing-masing OPD baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam upaya penanganan covid-19 membuat skema anggaran.

"Jadi bukan hanya yang kerja, kerja dan yang tidak, tidak," ujar dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Sekda Bantul Helmi Jamharis menyampaikan, meski ada aksi protes dan kekecewaan dari para anggota dewan, pihaknya mengaku sudah datang menghadiri undangan dari DPRD Bantul.

Adapun mengenai tidak tersedianya data laporan resmi, Helmi mengakuinya. "Tapi hal-hal yang ditanyakan oleh DPRD, sudah kami jelaskan di forum itu," jelas dia.