Update Corona di DI Yogyakarta

Pemkab Bantul Mulai Distribusikan BLT dari Alokasi Dana Desa

Pemkab Bantul resmi melaunching program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Kamis (14/5/2020).

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul resmi melaunching program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul, Kamis (14/5/2020).

Bantuan ini dialokasikan untuk warga masyarakat terdampak wabah Covid-19.

Bupati Bantul, Suharsono mengatakan, penerima BLT-DD merupakan warga yang tak tersentuh bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau program-program lainnya, yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.

Ia pun berharap, warga penerima dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk menunjang perekonomian di tengah pandemi.

Pemkab Bantul Cairkan BST dari Kemensos untuk 18.538 Penerima Manfaat

Karena itu, seluruh pihak harus ikut serta mengawasi penyaluran BLT-DD ini, supaya tepat sasaran, sekaligus tepat guna untuk keluarga terdampak.

"Kalau bisa, ya digunakan untuk belanja di warung tetangga di lingkungannya, agar tetangga juga bisa ikut merasakan manfaat bantuan ini," kata Suharsono.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis berujar, bantuan itu berbentuk uang tunai sejumlah Rp 600 ribu dan diberikan selama tiga bulan ke depan.

Menurutnya, terdapat 18.544 warga Bantul yang jadi penerima manfaat, dengan anggaran dari dana desa mencapai Rp 33 miliar.

"Untuk pendistribusiannya, kami bekerjasama dengan BPD Bantul dan diharapkan bisa selesai pada Rabu (20/5/2020) mendatang. Dari bank sudah membuat 12 tim yang bekerja untuk 12 desa per hari," terangnya.

Helmi menjelaskan, daftar penerima manfaat sebenarnya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

COVID-19 di Yogya : Jumlah yang Sembuh Nyaris 9 Kali Lipat Lebih Banyak dari yang Meninggal

Tapi, karena banyak kerancuan, dimana beberapa penerima dinilai tak tepat sasaran, maka Pemdes pun merevisi.

"Karena itu menjadi kewenangan Pemdes untuk melakukan penilaian. Tentu ada warga yang masuk DTKS, tetapi belum mendapat akses, atau ada juga warga yang memang betul-betul punya tingkat kemiskinan yang layak, namun tidak masuk dalam DTKS," ujarnya.

Sekda melanjutkan, masing-masing Pemdes menerapkan langkah verifikasi melalui Musyawarah Desa Khusus, atau Musdesus, supaya penerima BLT-DD ini benar-benar tepat sasaran.

Oleh sebab itu, jumlah penerimanya berkurang dibanding DTKS awal yang dikirim Kemensos RI.

"Ya, karena kalau ada yang tidak layak, langsung diusulkan agar tidak masuk DTKS, untuk periode-periode yang akan datang. Jadi, daftar penerima BLT-DD berasal dari DTKS, maupun non DTKS," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved