Nomot Telepon Aduan Masalah THR Wilayah Jakarta Utara

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Berikut Nomor telepon aduan masalah Tunjangan Hari Raya (THR) untuk wilayah Jakarta Utara. 

Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi (Sudinakertrans) dan Energi Kota Jakarta Utara membuka posko pengaduan tunjangan hari raya ( THR) mulai hari ini, Kamis (14/5/2020).

Posko itu didirikan di Kantor Sudinakertrans dan Energi Jalan Plumpang Semper, Koja Jakarta Utara.

Posko Pengaduan THR ini buka setiap hari kerja Senin - Jumat dari pukul 07.00 WIB - pukul 14.00 WIB.

Jika tak mau datang ke lokasi bisa menghubungi nomor telpon (021) 43921850, 081381130233, 08129097927, 082113483765 dan 081905285485.

Kepala Sudinakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Gatot S Widagdo mengatakan, posko didirikan untuk memantau pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2020 ini.

"Bukan hanya memantau pemberian THR, tapi juga untuk menerima pengaduan, memberikan pelayanan konsultasi sampai dengan penegakan hukum sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan," kata Gatot dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).

Posko ini adalah fasilitas yang diberikan pemerintah agar hak pekerja atau buruh tetap dibayarkan selama pandemi Covid-19.

Menurut Gatot, posko ini dapat jadi solusi jika ada salah paham antara buruh dengan pengusaha terkait THR.

"Karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian THR Keagamaan pada situasi darurat Covid-19 untuk kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan pekerja/buruh," ucap Gatot.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menaker mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayarkan THR Idul Fitri paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

Melalui SE tersebut, Ida juga menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan jika tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin ke-2 SE, dikutip Kompas.com di Jakarta, Kamis (7/5/2020).