DPRD DIY Kawal BST Tepat Sasaran

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Anggota Komisi D DPRD DIY, Syukron Arif Muttaqin menyoroti persoalan pandemi Covid-19 bukan hanya terkait penularan penyakit tersebut, namun juga yang tidak kalah besar adalah permasalahan sosial yang ditimbulkan.

“Banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Bagaimana orang kehilangan penghasilan, tetapi bisa tetap hidup? Di sinilah peran pemerintah untuk hadir, namanya jaring pengaman sosial,” ujar Syukron dalam acara live streaming Tribun Jogja membahas dukungan DPRD Provinsi DIY dalam penanganan Covid-19 di bidang sosial, Selasa (12/5/2020).

Syukron memaparkan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat terdampak Covid-19 diperoleh dari empat sumber.

Di antaranya, Kementerian Sosial dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah provinsi (Pemprov) DIY dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DIY, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDes.

• Bantuan Sosial Tunai dari Pemda DIY Diupayakan Cair Pekan Ini

“Kami berharap betul jangan sampai ada penerima ganda. Nanti bisa timbul kecemburuan sosial, akan menjadi persoalan sosial baru lagi. Tapi juga jangan kelamaan, ini masyarakat sudah cukup heboh dengan adanya dana ini,” tutur politisi dari Fraksi PKB itu.

Syukron menerangkan, DPRD Provinsi DIY terus melakukan pemantauan agar penyaluran BST tepat sasaran.

“Hari ini kita turun ke masyarakat, ke RT RW untuk melihat data itu. Banyak yang lapor si ini dapat kok itu nggak dapat. Banyak laporan masuk dari Whatsapp, telepon, dan datang langsung. Verifikasi validasi ini menjadi kata kunci, mumpung bantuan belum dicairkan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, pihaknya selama ini banyak menemukan data penerima ganda di DIY.

Temuan tersebut selanjutnya langsung dilaporkan kepada pihak pemerintah DIY untuk dilakukan cleansing atau pencocokan.

“Jangan sampai (BST) tidak bisa merata. Semua dewan turun ke lapangan, ke desa, ke kabupaten agar tidak terjadi double data atau penerimaan. Kami sampaikan ke gugus tugas untuk segera dilakukan penyesuaian,” tandasnya.

• Puluhan Wanita Disabilitas di Bantul Terima Bantuan

Syukron mengakui bencana Covid-19 adalah kasus luar biasa yang belum pernah dialami oleh pemerintah DIY.

Akibatnya, untuk penyesuaian data memakan waktu cukup lama.

Sebab, masyarakat yang menerima bantuan bukan hanya warga miskin, tetapi juga warga rentan miskin baru.

Diperlukan Keterbukaan Data