Ahli Epidemiologi UGM Sebut PSBB Bukan Cara Terbaik

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Arah kebijakan pemerintah yang mulai memberikan kelonggaran di berbagai sektor, seperti pemberlakuan moda transportasi, menyalurkan kembali pekerja yang dirumahkan dengan kriteria khusus usia di bawah 45 tahun menjadi perbincangan memanas akhir-akhir ini.

Kesalahan memberikan informasi dari kanal media pun menjadi persoalan baru bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah.

Hal itu diakui ahli Epidemiologi UGM, dr Riris Andono Ahmad MPH, Ph.D.

Ia mengatakan, kajian dari sisi epidemiologi mengenai kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlakukan kelonggaran memang sangat diperlukan.

• Penjelasan Ahli Epidemiologi UGM Terkait Vaksin Covid-19 Bisa disebar di 2021

Menurutnya, herd immunity adalah kenicayaan yang tak bisa dihindarkan oleh masyarakat.

Yang menjadi persoalan saat ini, selama vaksin Covid-19 tersebut belum bisa ditemukan masyarakat harus tetap berdampingan dengan Covid-19.

Yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah saat ini, lanjut ia, bagaimana caranya tetap berlakukan sosial distancing di sektor ekonomi namun juga tetap menekan laju penyebaran covid-19.

"Kalau vaksin kan jelas belum ada. Tugasnya sekarang ya bagaimana mendapat kekebalan tubuh secara alami, namun proses tersebut tidak menimbulkan korban yang banyak," katanya, saat dihubungi Tribunjogja.com, Selasa (12/5/2020).

Sejauh ini, social distancing menjadi satu-satunya cara untuk mencapai herd immunity namun tetap memperkecil angka kematian korban.

Akan tetapi, dampak lain muncul, diantaranya keberlangsungan roda ekonomi terganggu.

Sementara herd immunity sendiri hanya bisa dicapai dengan seberapa kuat masyarakat bisa bertahan dengan virus.

Hal ini menjadi persoalan bagi kalangan lansia yang diakuinya memiliki kekebalan tubuh rendah, dan rentan terpapar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity nya lebih rendah.

• COVID-19 di Yogya : Jumlah yang Sembuh Nyaris 9 Kali Lipat Lebih Banyak dari yang Meninggal

Namun, pria yang akrab di sapa Doni ini menyebut, pemerintah tidak sedang mengorbankan masyarakat usia lanjut dalam kebijakan yang diambil berupa arahan untuk tetap bekerja bagi usia di bawah 45 tahun.

Ia menganggap justru saat ini pemerintah sedang memberikan solusi, bagaimana supaya mereka para lansia bisa tetap terlindungi untuk tetap stay di rumah.

Sementara bagi kalangan usia muda yang menggerakkan roda ekonomi agar tetap berjalan.

"Framing berpikirnya seperti itu. Memang mengkomunikasikan dan memberi pemahaman tersebut sulit. Tapi itu langkah yang terbaik. Karena negara kita sudah terlambat jika untuk melakukan pencegahan," tegasnya.

Berapa persen kebutuhan imun untuk menyesuaikan diri dengan Covid-19?

Secara tegas Doni menjelaskan jika seseorang butuh 70 persen kekebalan tubuh untuk bisa berdiri sejajar dengan Covid-19.

Lalu butuh berapa lama untuk mempertahankan? Ia mengatakan, jika hal itu sangat relatif.

Karena berkaca dari kasus Campak dan Polio, untuk saat ini saja seluruh dunia masih tetap membutuhkan vaksin meski pun seluruh masyarakatnya sudah mendapat capaian herd immunity campak dan polio.

• Kata Ahli Epidemiologi UGM Tentang Transmisi Lokal Virus Corona di Yogyakarta

"Dari tiga trend polio di dunia, hanya tinggal satu negara saja yang masih terinveksi Polio. Itu pun seluruh negara masih butuhkan vaksin polio," tegas doni.

Persoalan sekarang, populasi di negara Indonesia cukup banyak.

Sedangkan pandemi di tiap-tiap daerag juga berbeda, pun juga dengan penanganannya.

Untuk memperkirakan sebarapa lama bisa bertahan dengan herd immunity tersebut, Doni menganggap itu berlaku secara global.

Jika belajar dari wabah Flu Spanyol yang menjangkit dihampir sepertiga dunia dan menelan korban sekitar 500 juta di tahun 1918, Doni menganggap puncak kekebalan tubuh Flu Spanyol lebih rendah yakni hanya 50 persen.

Begitu juga dengan proses reproduksi virus masih terbilang rendah.

Sementara untuk Covid-19, kekebalan tubuh yang dibutuhkan antara 60-70 persen.

Capaian itu pun akan semakin lama karena belum ditemukannya vaksin, serta pembatasan sosial yang diberlakukan saat ini.

• Ahli Epidemiologi UGM Sebut Masyarakat Harus Biasakan Hidup di Tengah Pandemi Satu Tahun ke Depan

"Mau tidak mau social distencing juga menghambat proses pencapaian herd immunity. Di sisi lain, ini satu-satunya cara memanajemen populasi virus supaya tidak terjadi korban lebih banyak," tegasnya.

Lalu apakah rapid test massal dan PSBB dihilangkan saja dan masyarakat bisa lebih adaptif dengan Covid-19?

"Bisa jadi iya, namun itu bukan cara terbaik," imbuh dia.

Karena, imbuh Doni, rapid test massal dilakukan supaya tahu sejauh mana virus tersebut menyebar.

Lebih jelasnya, saat ini pemerintah membiarkan api menyala.

Namun, rapid test dilakukan agar semua pihak terdepan tahu seberapa besar api tersebut menyala. Dan dalam hal ini, pihak terdepan tidak ingin membiarkan api tersebut membakar lebih banyak ruang.

"Sehingga bagaimana pun rapid test perlu dilakukan supaya untuk menatau nyala api tersebut," urainya.

Saat disinggung berapa persen herd immunity warga Indonesia khususnya DIY sejauh ini, Doni menjawab baru empat persen.

• Pakar Epidemiologi UGM: Implementasi PSBB Tidak Efektif, Fokus pada Efektivitas Implementasi

Dari mana sumbernya? Ia mencontohkan rapid test massal yang dilakukan DKI Jakarta.

Dari 72 ribu warga yang ditest massal saat itu, empat persennya telah dinyatakan positif.

"Artinya baru empat persen saja tingkat herd imun kita saat ini. Meski data tersebut masih lemah, namun itu bisa dijadikan gambaran kita semua," papar dia.

Jika diakumulasikan, sejak pertama diumumkannya kasus positif pertama kali si Indonesia sekitar Maret lalu, artinya dalam satu bulan seseorang hanya mendapat satu persen capaian herd immunity.

Sementara untuk Flus Spanyol, Doni menganggap dunia saat itu butuh waktu dua tahun agar bisa berdampingan dengan virus tersebut.

"Jadi, kebutuhan vaksin sangat membantu mempercepat seseorang untuk mencapai kekebalan tubuh terhadap Covid-19," terang dia. (TRIBUNJOGJA.COM)