Pemerintah AS Batasi Ruang Gerak Jurnalis Asal China di Amerika

TRIBUNJOGJA.COM, WASHINGTON – Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) telah memperketat pedoman visa bagi jurnalis China.

Langkah baru ini diambil menurut DHS sebagai tanggapan atas perlakuan Beijing terhadap koresponden atau wartawan media Amerika.

Menurut DHS, pedoman baru ini tidak akan berlaku untuk jurnalis dengan paspor dari dua wilayah semi-otonom Hong Kong dan Makau.

Demikian dikutip dari Sputniknews, Sabtu (9/5/2020).

• Pelayan Pribadi Donald Trump Positif Covid-19, Bagaimana dengan Presiden Amerika Serikat Itu?

Pada akhir Februari 2020, China mengusir tiga koresponden Wall Street Journal WSJ), menyusul publikasi opini di surat kabar itu yang dikecam Beijing menyebarkan rasisme.

Tiga koresponden WSJ itu  terdiri dua warga AS, satunya lagi warga Australia.

Namun keputusan China ini memiliki sebab kumulatif dari rangkaian peristiwa sebelumnya.

Regulasi yang diperbarui DHS, mulai berlaku Senin (11/5/2020), mengacu pada apa yang DHS gambarkan sebagai penindasan jurnalisme independen Tiongkok.

Pedoman yang diperbarui secara khusus menetapkan visa bagi jurnalis China hanya berlaku 90 hari, dan ada opsi perpanjangan.

Reuters mengutip seorang pejabat senior DHS yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan aturan baru itu diharapkan dapat membantu departemen meninjau aplikasi visa dari wartawan China lebih sering.

Aturan itu juga diharapkan memangkas jumlah jurnalis dari China di AS.

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 9 Mei 2020, Bertambah 3 Kasus Positif Baru

"Ini akan menciptakan perlindungan keamanan nasional yang lebih besar," kata pejabat yang enggan disebut namanya.

Langkah yang dilakukan oleh DHS terjadi setelah pemerintah China dua bulan lalu mengumumkan mencabut kredensial pers tiga wartawan Wall Street Journal.

Da orang warga Amerika dan seorang Australia, karena surat kabar tersebut menerbitkan sebuah opini yang berjudul “China Adalah Nyata-nyata Orang Sakit di Asia”

Editorial kontroversial, yang ditulis Walter Russell Mead diterbitkan pada 3 Februari.

Penulis mengklaim pemerintah China "berusaha menyembunyikan skala sebenarnya" dari wabah coronavirus.

Mereka (China) terus berjuang untuk mengendalikan epidemi dan mulai menggerakkan roda ekonomi mereka.

Beijing mengklaim frasa "orang sakit" atau “sick man” adalah ungkapan rasis yang digunakan barat pada akhir 1800-an untuk meremehkan Tiongkok.

Saat itu pemerintahan kolonial barat menguasai Tiongkok selama era itu.

• Kasus Positif Virus Corona di Amerika Serikat Bisa Ditekan Jika Sejak Awal Lockdown

"Mereka menggunakan gelar diskriminatif rasial seperti itu, memicu kemarahan dan kecaman di antara orang-orang China dan komunitas internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang.

Ia menambahkan WSJ sejauh ini hanya menangkis dan mengelakkan tanggung jawab atas isi tulisan di media mereka.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengutuk pengusiran itu, menyatakan negara-negara harus dewasa dan bertanggung jawab memahami pers bebas melaporkan fakta dan mengungkapkan pendapat.

Menurutnya tanggapan yang benar adalah menghadirkan argumen-argumen balasan, bukan membatasi ucapan.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Ullyot, menambahkan atas peristiwa itu, AS mempertimbangkan serangkaian tanggapan terhadap tindakan yang menurutnya mengerikan ini.

Namun secara urutan, keputusan Beijing mencabut kredensial tiga jurnalis WSJ datang sehari setelah Washington memperketat peraturannya tentang operasi media negara China di AS.

• Kisah Mengharukan di Tengah Covid-19, Irlandia Balas Kebaikan Suku Indian Amerika

Ini membuat banyak kalangan menilai apa yang dilakukan China adalah tindakan balasan atas keputusan pemerintah AS itu.

Pada 18 Februari, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan lima outlet media China, Xinhua, Jaringan Televisi Global China (CGTN), Radio Internasional China, China Daily, dan Hai Tian Development USA, akan diposisikan sebagai bagian pemerintah asing.

Konsekuensinya, anggota staf mereka akan diminta untuk mendaftar ke Departemen Luar Negeri AS sebagai karyawan misi asing.

Lima entitas ini semuanya memenuhi definisi misi asing di bawah Undang-Undang Misi Asing, yang menyebutkan [...] mereka secara efektif dikendalikan pemerintah China.

Informasi ini diwartakan South China Morning Post (SCMP), media besar yang berbasis di Hongkong, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan. (Tribunjogja.com/xna)