Pemkot Yogya Masih Menyisir Data Penerima Bansos

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota Yogyakarta masih menyisir data penerima bantuan sosial.

Pencermatan tersebut perlu dilakukan agar tidak ada penerima bantuan ganda.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan untuk pencermatan data tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Sebab ada data pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. 

"Saat ini kita sedang mencermati jaring pengaman sosial. Karena ada aturan, yang sudah dapat (bansos) tidak boleh mendapat bantuan lagi. Kita harus mencocokan data dari pusat, provinsi, juga," katanya, Selasa (05/05/2020).

• BREAKING NEWS : Update Covid-19 DIY 5 Mei 2020, Positif Bertambah 6 dari Kluster GPIB Yogyakarta

Pemkot Yogyakarta mencatat ada sekitar 53.319 KK (kepala keluarga) yang menerima bantuan sosial.

Artinya ada 38,8 persen KK di Kota Yogyakarta mendapat bantuan.

Namun demikian data tersebut masih belum klir.

Ia menerangkan, pihaknya telah mencoba menggabungkan dua data, antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemesos RI dan Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial (KSJPS) milik Pemkot Yogyakarta. 

Dari penggabungan data tersebut, diketahui ada sekitar 4.000an data yang sama.

Artinya keluarga tersebut termasuk dalam DTKS dan KSJPS.

• Data Bansos DIY Belum Finalisasi

Hal itu pula yang membuat Pemkot Yogyakarta perlu menyisir kembali data yang ada.

"Kita masih kejar (penyisiran data), karena ada perbedaan. Kalau KSJPS itu adalah data per KK, sementara DTKS adalah data penerima bantuan. Penerima bantuan ini bisa jadi anak, istri, jadi bisa satu keluarga mendapat dua bantuan, kan tidak boleh," terangnya.

"Prinsipnya Pemkot tidak akan ngutek-utek (mengubah) data milik Kemensos atau provinsi. Yang tercover APBD (Kota Yogyakarta), yang perlu dicermati,"sambungnya.

Dengan belum adanya kepastian data, maka Pemkot Yogyakarta masih belum bisa memastikan berapa anggaran untuk bansos.

Namun demikian, Heroe berharap minggu depan sudah ada kejelasan, dan segera disalurkan.

"Anggaran sudah ada, tetapi kan berapa jumlahnya belum tahu, karena jumlah penerimanya belum pasti," tambahnya. (TRIBUNJOGJA.COM)