DPRD DIY Akan Pelajari dan Tindak Lanjuti Rencana Pelonggaran Transportasi Umum

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pada Senin (4/5/2020) malam, diadakan video conference antara pemerintah daerah (Pemda) DIY dan Kementerian Perhubungan terkait rencana dibukanya kembali moda transportasi umum di terminal, bandara, dan pelabuhan.

Seperti diberitakan Tribun Jogja sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto, mengatakan pada dasarnya mudik tetap dilarang.

Namun, kelonggaran warga yang akan naik transportasi umum diberikan dengan berbagai syarat dan kepentingan mendesak.

Tavip menjelaskan, dalam surat edaran (SE) yang masih disusun Kementerian Perhubungan tentang dibukanya kembali transportasi umum itu hanya berlaku untuk beberapa pihak.

Misalnya, pejabat pemerintah atau non pemerintah yang melakukan keperluan dinas atau bisnis.

• DPRD DIY Sidak Wilayah Perbatasan: Perlu Penambahan Pengawasan di Titik Lain

Kemudian, pasien yang membutuhkan mobilitas ke dalam atau luar negeri dengan keperluan penanganan medis.

Juga bagi mahasiswa, pekerja migran, dan diaspora yang ingin kembali ke tanah air.

Menanggapi hal itu, Ispriyatun Katir Triatmojo, Anggota Komisi C DPRD DIY yang mengurusi bidang perhubungan, mengatakan pihaknya belum mendengar tentang rencana pelonggaran transportasi umum tersebut.

“Belum tahu terkait pelonggaran. Tadi malam kami pas ada acara lain,” ujarnya saat dihubungi Tribun Jogja, Selasa (5/5/2020).  

Namun demikian, pihaknya siap mempelajari dan memberi komentar terhadap rencana pemerintah tersebut.

“Coba nanti kita lihat dulu aslinya seperti apa, kita pelajari. Pastinya kami akan tindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Pemda,” tuturnya.

• Satgas Rafico 2020 : Pertamina Monitor Penyaluran BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri 1441 H

Sementara itu, Katir juga berpesan kepada Pemda DIY agar secepat mungkin menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari APBD Provinsi kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Di DIY ini sudah luar biasa banyak yang positif (Covid-19), juga ODP. Saya sebagai petugas partai mengimbau kepada Pemda untuk melaksanakan program yang sudah dicanangkan dengan secepat mungkin,” ungkapnya.

“Bantuan hidup dari APBD Provinsi perlu segera untuk dicairkan. Dewan sudah menyetujui. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Katanya hari ini (data penerima bantuan) baru mau diserahkan ke Wakil Gubernur. Mbok wis segera dicairkan, biar masyarakat tenang, senang,” sambungnya.

Katir menganalogikan kondisi krisis masyarakat saat ini ibarat rumput kering yang mudah tersulut, jika habis kemampuannya untuk bertahan hidup. “Masyarakat sekarang ini ibarat rumput kering, yang mudah tersulut,” pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)