Breaking News:

Yogyakarta

May Day di Tengah Pandemi Covid-19, Buruh DIY Minta Jadup Sesuai UMP

Peringatan Hari Buruh Nasional (HBN) atau May Day 2020 kali ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya baik tingkat nasional maupun regional

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Suasana audiensi MPBI DIY menuntut bantuan sosial senilai UMP provinsi DIY, Kamis (30/4/2020) di Gedung DPRD DIY 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peringatan Hari Buruh Nasional (HBN) atau May Day 2020 kali ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya baik tingkat nasional maupun regional tak terkecuali DIY.

Meski di tengah pandrmi kali ini Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY tetap saja mengemukakan protes dan juga tuntutan kepada pemerintah pusat dan juga Pemda DIY.

Seolah menjadi rutinitas setiap tahunnya, para buruh tersebut selalu mengemukakan pendapatnya mengenai kebijakan tentang ketenaga kerjaan.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Irsad Ade Irawan menyampaikan beberapa tuntutan tersebut kepada Komisi D DPRD DIY.

Tak Gelar Aksi Massa di Hari Buruh, MPBI DIY Tetap Kirim Aspirasi Tuntutan ke Pemerintah

Mereka yang tergabung dari beberapa serikat buruh diantaranya, KSPI, SPI, ASPEK, SPN, SPM, LEM SPSI, FPPI, LBH Sikap Indonesia, serta Sekolah Buruh Yogyakarta menentang beberapa kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan buruh.

Beberapa tuntutan tersebut diantaranya, para serikat meminta supaya pemerintah dan DPR RI mencabut atau menunda selamanya pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.

Kedua, DPRD DIY bersedia mengirimkan aspirasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran tentang penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada para anggota DPR RI Dapil DIY serta Panitia Kerja pembahasan RUU tersebut.

Ketiga, para serikat meminta DPRD DIY serta Pemda DIY membuka posko dampak Covid-19 terhadap pekerja atau buruh.

"Fungsinya untuk pendataan buruh yang terdampak, memberikan bantuan hukum bagi buruh yang terdampak PHK, di rumahkan, sistem kerja dan upah yang tidak sesuai Undang-undang Naker, serta bantuan subsidi langsung tunai terhadap buruh yang terdampak," katanya saat audiensi di lantai dua gedung DPRD DIY, Yogyakarta.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved