Wakil Ketua DPRD DIY Minta Pemda Alokasikan Anggaran Jatah Makan bagi PMKS Luar Daerah

TRIBUNJOGJA.COM - Menanggapi fenomena maraknya masyarakat PMKS dari luar daerah tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan keprihatinan dalam kondisi tersebut.

Ia menyadari, PMKS luar daerah tersebut sejauh ini hanya mendapat bantuan dari donatur swasta, serta masyarakat yang peduli.

Beberapa opsi bagi Pemda DIY yang menurutnya perlu direspon.

Menurutnya, ia meminta supaya Pemda DIY mengalokasikan anggaran jatah makan bagi PMKS luar daerah.

• Begini Nasib PMKS Luar Daerah di DIY Saat Pandemi Covid-19

"Karena saya yakin mereka di sini juga dulunya bekerja. Entah itu pedagang asongan, atau yang lainnya. Meski memang beberapa ada yang kemudian menjadi pengemis," ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemda DIY harus lebih kreatif dan tanggap dalam mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19.

Misalnya, lanjut Huda, Pemda DIY butuh kerja sama dengan warung atau rumah makan untuk beberapa bulan ke depan, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan.

"Jumlah PMKS di beberapa titik saya kira tak sampai 10 ribu jiwa. Anggaran Rp 3 miliar khusus pemberian makan saya kira cukup," tegasnya.

Politisi PKS ini pun pesimis, penyaluran Jadup untuk 125.000 KK memiliki celah kelemahan.

• Solidaritas Pangan Jogja Bagikan Nasi Bungkus Gratis di Tengah Wabah Virus Corona

Huda meninjau, beberapa kelurahan justru menolak untuk diberikan jadup.

Alasannya, para Lurah dan beberapa kepala desa tidak ingin Jadup tersebut malah menjadi persoalan.

"Untuk itu jangan bicara Jadup lah. Karena banyak saya temui dibeberapa kelurahan justru tidak tepat sasaran," sambung Huda.

Apalagi, lanjut Huda, untuk para PMKS dari luar daerah itu sendiri tak terdaftar melalui KK di RW maupun RT di wilayah DIY.

Beberapa saran lain, diantaranya mengakomodasi para PMKS untuk dipulangkan ke daerah asal. 

"Tentu dengan dilakukan pendataan dan koordinasi dengan pemda setempat yang menjadi tujuan pemulangan PMKS," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)