Dinsos Kota Data Warga Terdampak di luar KSJPS dan DTKS

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta melakukan pendataan terhadap warga Kota Yogyakarta yang terdampak COVID-19, di luar Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengatakan pendataan akan diserahkan ke kelurahan. Menurut dia, wilayah lebih mengetahui kondisi riil.

"Kita meneruskan permintaan dari Dinsos DIY, tujuannya agar kita tahu persis seberapa besar warga yang terdampak. Di luar data KSJPS dan DTKS,"katanya, Selasa (14/04/2020).

• 41 Ribu Warga Bantul Terdampak Langsung Wabah Covid-19

Data tersebut nantinya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Pihaknya perlu berhati-hati dalam melakukan pendataan, agar tepat sasaran.

Menurut dia kondisi saat ini sangat dinamis, data bisa dengan cepat bergerak.

"Makanya kami berhati-hati betul, nanti data akan kami kroscek juga. Bantuan ini nantinya untuk yang tidak bisa kerja dan yang miskin. Untuk yang dari sektor formal bisa didata melalui perusahaannya. Tetapi dari sektor informal ini yang agak susah,"lanjutnya.

Keterlibatan wilayah dalam hal ini kelurahan sangat penting.

Agar data yang didapatkan sesuai kondisi masyarakat.

Hingga saat ini baru ada enam kelurahan yang mengirimkan data ke Dinsos Kota Yogyakarta.

"Akan kami tunggu saja. Yang jelas Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini betul-betul sedang mengupayakan penanganan COVID-19,"terangnya.

• Antisipasi Virus Corona, Satpol PP Kota Yogya Patroli Physical distancing

Terpisah, Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Bagian Pemantauan, Baharuddin Kamba menambahkan parameter yang dipakai dalam pendataan harus jelas.

Ia berharap pendataan juga disertai dengan verifikasi, sehingga orang yang mendapat bantuan benar-benar yang membutuhkan.

"Harapannya yang melakukan pendataan adalah warga setempat. Tidak hanya didata, tetapi juga survei ke tempatnya langsung, sehingga tepat guna,"tambahnya.

Ia juga berharap agar pemberian bantuan bersifat obyektif dan tidak bersifat subyektif.

Sebab ia khawatir penerima berdasarkan penilaian individu.

Pihaknya juga siap melakukan pemantauan, guna memastikan bantuan tepat sasaran.(TRIBUNJOGJA.COM)