Antisipasi Covid-19, Dishub Kota Yogya Optimalisasi Pengawasan Kendaraan Non Pribadi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta bakal melakukan optimalisasi pada pengawasan kendaraan non pribadi, khususnya terminal dan stasiun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho mengatakan jika DIY telah melakukan penyaringan pada pintu masuk DIY, maka Kota Yogyakarta hanya perlu melaksanakan kebijakan pendataan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Saat ini warga luar Kota Yogyakarta yang datang ke Kota Yogyakarta diminta untuk melapor ke ketua RT atau RW.

Warga tersebut juga otomatis menyandang status Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. 

• Pemkot Yogya Siapkan 2 Tempat untuk Karantina Pemudik

Menurut data bagian Tapem dan Kesra Kota Yogyakarta, Selasa (07/04/2020) ada 509 warga Kota Yogyakarta pulang dari luar kota, dan ada 870 pendatang di Kota Yogyakarta. 

"DIY kan sudah menjaring pintu masuk dari Kulon Progo, Sleman dari utara maupun timur, kemudian Gunungkidul. Justru Kota Yogyakarta tinggal melakukan pendataan. kalau nanti berlapis-lapis malah tidak efektif," katanya, Rabu (08/04/2020).

"Kita fokus pada kendaraan non pribadi saja. Terminal dan stasiun kita optimalkan lagi pengecekan suhu tubuh, pencatatan bertujuan untuk monitor masyarakat yang datang. Kemarin di terminal terbatas alat, sekarang kita optimalkan dengan adanya penambahan alat," sambungnya.

Ia juga memastikan jika ada bus yang masih beroperasi untuk tetap melaksanakan sesuai petunjuk, yaitu maksimal 50 persen dari kursi tersedia.

Sebab pembatasan jarak antar penumpang juga harus tetap diterapkan.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengungkapkan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat tiga skenario untuk merespon pemudik.

• Kabar Terbaru dr Tirta, Keluar RS Nyanyikan Lagu Karangan Sendiri & Siap Kembali Lawan Virus Corona

Skenario optimal jika pemudik yang datang dalam jumlah besar, skenario moderat, jika jumlah pemudik masih dalam batas normal, serta skenario landai.

Dari ketiga skenario tersebut akan diatur berdasarkan pola pengaturan arus masuk dan keluar di Kota Yogyakarta, manajemen arus lalu lintas dalam Kota Yogyakarta, dan pengawasan ketat di titik kumpul, baik stasiun, terminal, dan lain-lain.

Terkait Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), ia menyebutkan bahwa Kota Yogyakarta masih belum perlu.

Sebab syarat-syarat untuk mengajukan PSBB tidak terpenuhi.

"Kita masih mengunakan prokol COVID-19 yang selama ini sudah kita laksanakan. Untuk PSSB belum bisa diakukan, karena sebaran kasus kita tidak luas, jumlah pasien kita juga tidak banyak. Bahkan terjadi penurunan tren masyarakat yang memiliki gejala ISPA atau COVID-19,"ntambahnya. (TRIBUNJOGJA.COM)