Surat DKI Jakarta Minta Karantina Wilayah dan Rencana Rakor Bahas Lockdown Jabodetabek

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Lockdown atau karantina wilayah untuk DKI Jakarta mungkin saja diterapkan, menyusul perkembangan penyebaran Wabah Virus Corona dari hari ke hari. 

Update informasi terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan sudah mengirimkan surat permintaan pemberlakuan lockdown atau karantina wilayah. 

Pemerintah pusat juga sudah menerima surat permintaan terkait rencana karantina wilayah DKI Jakarta karena wabah Virus Corona. 

Tidak hanya untuk DKI Jakarta, pemerintah pusat dikabarkan juga terbuka kemungkinan diterapkan karantina total untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek.

Rapat koordinasi terkait rencana dan skenario serta skema lockdown Jabodetabek pun bakal digelar pada Senin (30/3/2020), menyusul bertambahnya korban COVID-19 setiap harinya.

Sebagaimana dikutip Tribun Jogja dari kompas.com, pemerintah pusat mengaku sudah menerima permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan karantina wilayah di Ibu Kota demi mencegah penyebaran COVID-19.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud menuturkan, surat tertanggal 28 Maret 2020 diterima pada Minggu (29/3/2020) hari ini.

“Baru sampai hari ini, sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat,” ujar Mahfud seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Menurutnya, sudah ada beberapa daerah yang secara resmi menerapkan karantina wilayah akibat wabah Virus Corona.

Namun, Mahfud mengungkapkan, pemerintah akan membahas soal substansi dan teknis dari karantina wilayah pada Selasa (31/3/2020).

Hasil pembahasan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.

“Soal karantina wilayah, substansinya dan teknisnya akan dibahas pada hari Selasa,” tutur dia.

Sebelum membahas soal karantina wilayah, pada Senin (30/3/2020) besok, pemerintah akan mengkaji penanganan masalah ekonomi sebagai dampak dari wabah COVID-19.

“Yang besok, kita itu akan lebih konkret. Pertama, penanganan masalah ekonominya dulu. Ini kan akan terjadi masalah ekonomi yang cukup besar, sehingga besok akan dibahas sebuah perppu tentang relaksasi masalah keuangan, perbankan, dan sebagainya,” ujarnya.

Pemerintah juga akan membahas soal RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan.

Pemerintah memprediksi akan terjadi defisit di atas 3 persen akibat wabah Virus Corona belakangan ini.

Maka dari itu, menurut Mahfud, pemerintah membutuhkan sejumlah langkah yang juga harus disepakati DPR.

Rencana lockdown Jabodetabek

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah Virus Corona dengan jumlah positif terinfeksi yang kian bertambah setiap hari.

Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Rencananya, disebutkan bahwa Senin (30/3/2020) pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.

"Besok ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina. Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," ujar dia.

Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat Virus Corona.

Budi pun mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut.

Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya. Saat ini pun menurut Budi, yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran Virus Corona.

"Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu," ujar dia.

Masyarakat mudik

Sebelumnya, Kemenhub telah melaporkan adanya masyarakat yang melakukan mudik ke berbagai daerah, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak melaksanakan mudik untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Saat itu Budi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.

Menurut dia, fenomena itu terjadi akibat melambatnya roda perekonomian Jakarta yang diakibatkan merebaknya Virus Corona.

Hal tersebut mendorong pekerja khususnya di sektor informal untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.

"Ini terjadi mudik sebelum waktunya karena memang terjadi penurunan kegiatan di Jakarta. Sekarang kan kita ada penurunan dari berbagai aspek kegiatan ekonomi. Sehingga pekerja dari sektor informal, yang kita amati dari tanggal 20-22, ada beberapa terminal tipe A yang mengalami lonjakan penumpang yang datang dari Jabodetabek," tutur Budi dalam video conference, Jumat (27/3/2020).

(*/ Tribunjogja.com ) 

Sumber:

Kompas.com judul "Mahfud MD: DKI Kirim Surat kepada Presiden Minta Karantina Wilayah ", https://nasional.kompas.com/read/2020/03/29/21491771/mahfud-md-dki-kirim-surat-kepada-presiden-minta-karantina-wilayah.

Kompas.com dengan judul "Besok, Pemerintah Rapat Bahas Kemungkinan Lockdown Jabodetabek", https://money.kompas.com/read/2020/03/29/164823826/besok-pemerintah-rapat-bahas-kemungkinan-lockdown-jabodetabek.