Tantangan Pemilu 2024 di Magelang Akan Lebih Banyak

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan aman dan terkendali.

Semua berkat sinergi dari seluruh pihak. Kendati demikian, tantangan Pemilu 2024 akan lebih berat.

Pasalnya berita hoaks berpotensi masih terus berkeliaran.

Belum lagi, ada tujuh surat suara yang akan dipilih pada Pemilu mendatang.

Wakapolres Magelang, Kompol Eko Mardiyanto, mengatakan, Pemilu 2019 lalu dapat berjalan dengan aman dan terkendali berkat sinergi dari semua pihak.

Bahkan partisipasi dari Pemilu 2019 baik Pilpres atau Pileg dapat mencapai 85 persen.

• Pilkada Magelang, Panwaslu Pergoki Puluhan Warga Titip Nyoblos

"Meski begitu, kami sempat khawatir jelang hari pemilihan. Banyak berita hoaks dan ancaman yang menbuat masyarakat khawatir tidak hadir di TPS, tetapi ada tiga pilar TNI, Polri, dan Kades. Dimana kades, babinsa, bhanikamtibmas berupaya menyakinkan masyarakat untuk hadir memilih," tutur Eko, Rabu (19/2/2020) pada Rapat Bersama Mitra Kerja Bawaslu Kabupaten Magelang di Hotel Atria, Kota Magelang.

Sementara pada Pemilu 2024 nanti, pasti akan banyak tantangan. Salah satunya yang masih sulit hilang adalah berita bohong atau hoaks.

"Ini menjadi tantangan bagi aparat TNI, Polri dan pemerintah membangun sadar demorkasi masyarakat harus bekerja keras. Tugas kita membangun masyarakat sadar demokrasi," tutur Eko.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang sendiri telah melakukan pencegahan terhadap 1.122 pelanggaran dan penindakan terhadap 17 pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, mengatakan, banyak sekali tantangan saat Pemilu 2019 lalu. Banyaknya pelanggaran, tetapi Bawaslu mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan penindakan.

Ia menghitung, ada sebanyak 1.122 pencegahan pelanggaran yang terdiri dari 615 pencegahan di luar kampanye dan 507 pencegahan saat masa kampanye.

"Itu belum termasuk pencegahan terhadap upaya pelanggaran dari tim sukses, calon legislatif dan PNS," kata Habib.

• Pemkab Magelang Siapkan Bus Mudik Lebaran Bagi Para Perantau

Bawaslu Kabupaten Magelang juga melakukan penindakan terhadap sebanyak 66.928 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar atau tak sesuai aturan pemasangan, sejak Bulan Noember 2018 - April 2019.

"Kami juga melakukan 17 penindakan yang terdiri dari 5 pelanggaran peraturan perundang-undangan yang lain, 10 tindak pidana pemilu, 2 perkara tak diregistrasi karena syarat tidak dilengkapi oleh pelapor," tutur Habib.

Selama masa pemungutan suara, Panwascam, Panwasdes, dan PTPS memaksimalkan pengawasan, sehingga diusahakan seluruh masalah dapat selesai di tingkat TPS.

Kendati demikian, masih ada 87 TPS yang mesti penghitungan ulang, dan tiga TPS yang Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Selama masa pemungutan suara, dari panwascam, panwasdes ptps memaksimalkan pengawasan, sehingga semua masalah dapat selesai di TPS. Ada 87 tps yang hitung ulang, tiga tps yang PSU," katanya.

Dikatakan Habib, sesuai UU Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu sudah menjadi badan permanen dengan masa kerja lima tahun.

Sesuai amanat UU tersebut, Bawaslu mesti tetap harus melakukan edukasi politik dan melakukan pengawasan partisipatif, di luar kegiatan Pemilu.

Akhir tahun 2019 sendiri, ada tiga desa pengawasan dan delapan desa anti poltik uang yang sudah dibentuk.

Keluarga Anti Money Politics juga salah satu terobosan yang dibentuk dan diikuti 300 desa anti money politic lain yang terbentuk di Jawa Tengah.

Pembinaan pun terus dilaksanakan terhadap desa APU atau desa pengawasan.

Pembinaan terhadap desa anti politik uang dan desa pengawasan tahun akan dilaksanakan sebanyak 24 kali pertemuan, fokus di desa yang dideklarasikan, 9 kali pengawasan partisipatif bersama kelompok masyarakat.

• Kekurangan Surat Suara Pilkada Magelang Capai Puluhan Ribu, Sebagiannya Dilaporkan Rusak

"Program lain yang dilaksanakan adalah Bawaslu Goes to Campus Bawaslu Goes to School, peningkatan SDM, dan penerbitan majalah. Program dibiayai APBN. Ada juga gagasan Desa Sadar Demokrasi yang dibentuk demi mewujudkan masyasakat sadar demokrasi. Tak hanya sisi pengawaan, tapi demokrasi secara umum. Semua ini juga salah satunya demi persiapan untuk Pemilu 2024, dimana pelaksanaan akan lebih banyak tantangannya. Ada tujuh surat suara pada Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dandim 0705/Magelang, Letkol Czi Anto Indriyanto, mengatakan, pihaknya sepakat dengan Bawaslu dimana bukan berapa kasus yang diselesaikan, tetapi berapa masalah yang dapat ditekan.

Seusai Pemilu ini, pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat juga mesti terus dilaksanakan.

"Kodim 0705/Magekang akan mendukung kegiatan Bawaslu dan KPU. Tugas kami mengamankan pemilihan di wilayah kita masing-masing, sehingga terlaksana Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil," tuturnya.(TRIBUNJOGJA.COM)