Soal Bayar SPP Pakai Gopay, Politisi PDIP Minta Nadiem Makarim Jelaskan ke Publik

TRIBUNJOGJA.COM - Saat awal-awal Nadiem Makarim dilantik menjadi Menteri Pendidikan, di media sosial banyak bermunculan meme soal bayar sekolah pakai Gopay.

Meme itu banyak bermunculan karena Nadiem Makariem merupakan pendiri Gojek.

Kini setelah hampir empat bulan dilantik, meme bayar SPP pakai Gopay akhirnya menjadi kenyataan.

Sejumlah sekolah pun menerapkan pembayaran SPP memakai aplikasi Gopay.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pariera meminta Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan soal penggunaan Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek untuk membayar sumbangan pembinaan pendidikan ( SPP).

Menurut Andreas, Nadiem perlu menyampaikan penjelasannya demi menghindari isu konflik kepentingan mengingat Nadiem merupakan eks CEO Go-Jek dan memiliki saham dalam bisnis tersebut.

"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," kata Andreas kepada wartawan, Selasa (17/2/2020).

• Sekarang, Bayar SPP Sudah Bisa Pakai GoPay

• Sudah Ada Satu Lembaga Pendidikan di DIY Bayar SPP Pakai GoPay

Kendati demikian, ia mendukung langkah Go-Jek yang membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan itu.

Menurut Andreas, digitalisasi berbentuk bayar SPP pakai Go-Pay itu membuat lalu lintas transaksi lebih transparan dan akuntabel.

"Go-Pay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel. Tentu ini yang diharapkan terjadi," ujar dia.

Andreas mengatakan, ada dugaan bahwa selama ini terjadi kebocoran yang cukup besar di dalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan.

Penggunaan tekonologi digital itu pun diharapkan meminimalkan praktik kebocoran itu.

"Karena selama ini faktor kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar," ucap dia.

Tidak hanya untuk pembayaran SPP, Andreas berharap, transaksi digital serupa juga bisa digunakan untuk program pendidikan lainnya, misalnya dana BOS.

"Sehingga sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money, tetapi langsung menerima dalam bentuk barang sesuai kebutuhan dari dana yang direncanakan melalui penggunaan BOS," ucap Andreas.