Breaking News:

Jawa

Masukan Komisi V DPR RI : Ada Bagi Hasil Candi Borobudur kepada Pemerintah Daerah

Hasil pendapatan dari Candi Borobudur semestinya dapat dibagi kepada pemerintah daerah setempat.

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Pimpinan rombongan Komisi V DPR RI H Syarief Abdullah Alkadrie saat diwawancari oleh awak media pada kunjungan kerja spesifik peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Kawasan Strategis Nasional (KSPN) Borobudur di Balkondes Ngaran, Magelang, Kamis (13/2/2020). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Hasil pendapatan dari Candi Borobudur semestinya dapat dibagi kepada pemerintah daerah setempat, sehingga daerah juga mendapat kontribusi serta merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap warisan budaya dunia tersebut. 

Masukan tersebut disampaikan oleh pimpinan rombongan Komisi V DPR RI dalam  kunjungan kerja spesifik peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Kawasan Strategis Nasional (KSPN) Borobudur di Balkondes Ngaran, Magelang, Kamis (13/2/2020).

Pimpinan rombongan, H Syarief Abdullah Alkadrie.

"Ini kan dulu jaman orde baru itu ada bagi hasil, tetapi karena sekarang dikelola oleh perusahaan negara, tentu ini menjadi perhatian yang harus kita sampaikan kepada pihak BUMN, bagaimana ada share bagi hasil lah. Seperti migas, itu kan ada bagi hasil kepada daerah asal. Saya kira ini juga bisa lah, supaya daerah itu merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab,” kata Syarief, Kamis (13/2/2020).

Pembatasan Akses Wisatawan di Lantai Arupadatu Candi Borobudur Mulai Diberlakukan

Syarief belum dapat menentukan berapa persel pendapatan bagi hasil yang ideal untuk diberikan kepada daerah. Meski demikian, bagi hasil pendapatan kepada pemerintah daerah perlu didorong.

"Saya tidak bisa mengatakan idealnya berapa persen. Tentu ada hitung-hitungannya. Tapi ini baru saran, nanti mungkin stakeholdernya di komisi VI ya,” tuturnya.

Dikatakan Syarief, dirinya bersama rombongan dari Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ini untuk mempercepat program nasional KSPN, salah satunya di KSPN Borobudur.

Pihaknya ingin menghubungkan antar kelembagaan yang terkait dalam program nasional tersebut.

"Kami harapkan, kawasan ini betul-betul menjadi milik semua, baik itu provinsi, kabupaten maupun nasional, sehingga semua merasakan adanya kawasan wisata nasional ini. Masyarakat sekitar mendapatkan manfaat daripada pembangunan proyek kawasan wisata nasional,” katanya.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, mengatakan, seluruh mitra baik dari Kemen PUPR, Perhubungan, Kabupaten, serta Provinsi telah menyampaikan paparan dengan baik.

Super Gampang! Tutorial Make Up Khusus untuk Musim Hujan

Pihaknya berharap progres dan program pembangunan memiliki waktu atau timing yang tepat, sehingga targetnya dapat terpenuhi.

“Tentu hal ini akan melibatkan masyarakat ya, supaya lingkungannya juga baik. Kami melihat adanya bantuan-bantuan yang turun juga diberikan kepada masyarakat, dengan begitu lingkungan dapat mendukung wisata yang baik,” katanya.

Sejumlah lokasi yang akan menjadi titik pembangunan menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik peninjauan infrastruktur dan transportasi ke Kawasan Strategis Nasional (KSPN) Borobudur dari Komisi V DPR RI.

Beberapa diantaranya, rencana pembangunan pintu gerbang di Palbapang, kawasan perbaikan lingkungan Mendut-Pawon.

Ada juga lokasi rencana pembangunan jembatan layang atau sky walk yang melintasi Sungai Progo.(TRIBUNJOGJA.COM)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved