Trase Tol Yogyakarta Solo Menerjang 50 Desa yang Tersebar di 11 Kecamatan Wilayah Klaten

Pemerintah Kabupaten Klaten mendesak sinkronisasi data kepemilikan sertifikat tanah terdampak Jalan Tol Yogyakarta-SOlo. Pasalnya data yang dikantongi pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan jalan tol dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada yang belum sinkron.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten, Wahyu Prasetyo mengatakan masih ada beberapa data bidang tanah terdampak tol yang belum sesuai.

Misalnya tanah yang sudah dipecah namum disitu tercatat masih jadi satu milik perorangan.

"Untuk wilayah terdampak di 11 kecamatan dan 50 desa yang akan dilalui jalan tol sudah fix. Hanya saja untuk by name pemilik tanah masih perlu dimintakan validasi,” ujarnya, Selasa (4/2/2020).

Selain tanah milik perorangan, sinkronisasi data tanah kas desa terdampak tol juga perlu dilakukan.

Menurut Wahyu, perbedaan data kepemilikan sertifikat itu harus sudah dirampungkan sebelum penetapan lokasi (penlok) proyek pembangunan Tol Yogyakarta-SOlo

Sesuai rencana, Penlok Tol Yogyakarta-SOlo berlangsung pertengahan Mei mendatang.

"Paling tidak sebelum penlok turun, data kepemilikan tanah terdampak harus valid terlebih dahulu,” imbuhnya.

Terkait agenda sosialisasi dan konsultasi publik yang diperkirakan bulan Februari, Wahyu mengungkapkan nantinya warga yang terdampak proyek jalan tol akan dikumpulkan di kantor kecamatan masing- masing.

Tahapan sosialisasi akan dibagi menjadi beberapa sesi, setiap sesi diikuti maksimal terdiri dari 200 orang.

Adapun, wilayah terdampak pembangunan Tol Yogyakarta-SOlo di Klaten mencapai 50 desa yang tersebar di 11 kecamatan.

Lahan terbanyak yang terdampak pembangunan jalan Tol Yogyakarta-SOlo berada di Kecamatan Ngawen, yakni 800-an bidang.

Luas tanah di Klaten terdampak jalan tol Tol Yogyakarta-SOlo berkisar 4.071 bidang atau 3.728.114 meter persegi.

• Digerebek Warga! Pak Dukuh dan Selingkuhanya Bertemu di Angkringan Ini, Dilanjut ke Rumah Kosong

Wilayah Yogyakarta

Jalan Tol Yogyakarta-Solo akan membentang seluas sepanjang 22,36 Km dari Desa Tamanmartani di Kecamatan Kalasan, ke Desa Tirtoadi di Kecamatan Mlati, Sleman. Saat ini pemerintah tengah melakukan sosialisasi ke warga-warga terdampak. Selain membicarakan pembebasan lahan, warga pun diberikan wawasan tentang bagaimana tol tersebut akan dibangun dan manfaatnya.

Galih Alfandi selaku staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Yogyakarta—Solo dan Yogyakarta—Bawen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memaparkan di tol Yogyakarta-Solo menerangkan pintu masuk tol ini berada di Tamanmartani, Kecamatan Kalasan. Luasan tol ini adalah 5.991.441 m2 dengan memanfaatkan 2.906 bidang.

"Ada beberapa pintu masuk keluar, yakni di Purwomartani, di sana ada simpang susun tepatnya di dekat RS Pantirini. Selain itu ada juga di Bokoharjo, Maguwoharjo, UPN, Monjali dan Trihanggo," ujarnya.

Konstruksi yang digunakan ada elevated (melayang) dan atgrade (timbunan tanah). Dijelaskannya, lebar jalan tol sendiri kurang lebih 23 meter. Sedangkan kebutuhan tanahnya mencapai 60 meter. Sehingga masih ada jarak sekitar 20 meter di kanan kiri tol.

"Tol ini akan dibagi menjadi empat lajur. Dan konstruksinya di ringroad nanti pakai tiang beton karena elevated. Termasuk di Selokan Mataram juga tolnya di atas selokan dengan diapit dua tiang beton," terangnya.

Kemudian, saat ini juga masih dilakukan pembahasan tentang desain baru yang dipakai untuk seputaran Monumen Jogja Kembali.

Kemudian bergerak ke barat, di Tirtoadi, akan dibangun jembatan junction. Jembatan ini merupakan pertemuan dari tol Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen dan Yogyakarta-Kulonprogo.

"Di Tirtoadi sendiri ada 561 bidang untuk Tol Jogja-Solo. Itu di luar bidang untuk Jogja-Bawen. Jadi ini paling besar diantara desa-desa lainya," ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan agar masyarakat tidak mempersoalkan tentang akses jalan. Karena pada saat nanti tol dibangun, akses jalan tetap akan ada.

"Untuk jalan yang membelah tol, tetap akan dihidupkan, nanti akan dibangun terowongan. Kemudian untuk mengakomodir jalan yang sejalur dengan jalan tol, maka jalan itu akan digeser di samping jalan tol," paparnya.

Begitu pula dengan pengairan tetap dihidupkan. Bahkan menurutnya, nanti akan dibuat pengairan yang lebih besar dan petani bisa merawatnya.

"Setelah penetapan lokakasi, nanti ada patok merah dan kuning. Patok merah di sisi luar, dan patok kuning di center tol. Patok ini akan dipasang 25-50 meter sekali," bebernya.

Soal Relokasi

Dalam pembangunan jalan tol ini, tak sedikit berdampak ke pemukiman warga. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK Satker Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Tol Yogya-Solo, Wijayanto memastikan bahwa tak ada yang dirugikan dalam pembangunan tol ini.

"Jalan tol ini untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Provinsi di jawa yang belum ada jalan tol itu cuma DIY," ujarnya.

Menurutnya, kebanyakan orang takut karena belum tahu akan pindah ke mana setelah proyek ini berjalan. Namun dengan ganti untung, menurutnya masyarakat akan lebih mudah dan dibebaskan untuk membeli lahan atau rumah pengganti.

"Kami juga tidak serta merta membayar kemudian memerintahkan warga untuk pindah. Tidak seperti itu. Karena pasti nanti ada waktu untuk mencari rumah pengganti. Nanti kami juga akan bantu memberi pendampingan untuk mencari tanah atau rumah pengganti," terangnya.

Terkait adanya bedol desa di beberapa titik, ia menyebut bahwa hingga kini belum ada pembahasan rencana relokasi. Dan menurutnya, relokasi itu tidak menguntungkan warga.

"Kalau menurut saya relokasi itu tidak menguntungkan bagi warga, karena ia tak memiliki kebebasan murni untuk menentukan di mana nanti ia akan tinggal," ujarnya.

Sementara itu, Totok Dwiranto Dukuh Sanggrahan di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati memaparkan bahwa di padukuhannya ada tiga RT yang akan terdampak.

"Separuh warga dari RT 02 akan terdampak untuk Tol Yogyakarta-Solo. Di RT 02 ini setidaknya ada 46 KK. Kemudian RT 03 dan RT 04 akan terdampak untuk Tol Yogyakarta-Bawen, kira-kira jumlah KK yang tersisa akan sepertiganya," ujarnya.

Terkait pembangunan tol ini, beberapa warga sebenarnya sempat menginginkan untuk relokasi. Misalnya menggunakan tanah kas desa untuk tempat tinggal baru mereka.

Karena menurutnya, kalau harus pindah maka harus siap untuk adaptasi di tempat baru lagi. Dan jika itu relokasi, maka adaptasi di tempat baru akan lebih mudah. Namun demikian, relokasi sepertinya tidak akan terwujud.

"Kita tetep menyerahkan ke warga, yang memiliki sawah di lokasi lain kemungkinan akan membangun rumah di sawahnya.
Kalau yang nggak punya sawah ya harus mencari," ujarnya.

Seperti yang akan ia lakukan. Totok mengatakan bahwa kemungkinan rumahnya akan habis terkena proyek tol. Karena hal itu, ia berencana untuk membangun rumah di tanah sawahnya yang tidak terdampak tol.

"Nanti kalau bisa minta rekomendasi dinas untuk mengurus pengeringan lahan sawah, agar bisa dipermudah proses secara komulatif," ungkapnya. ( tribunjogja.com | Viktor Mahrizal | Santo Ari )