Menhan Prabowo Subianto : Pemerintah Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Menhan Prabowo Subianto : Pemerintah Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Editor: Hari Susmayanti
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. 

TRIBUNJOGJA.COM - Buntut dari pencurian ikan dan pelanggaran wilayah di Perairan Natuna oleh kapal-kapal asing, Pemerintah Indonesia akan membangun pangkalan militer di kawasan tersebut.

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan pembangunan pangkalan militer tidak hanya akan dilaksanakan di Nantuna saja, melainkan juga di sejumlah wilayah lainnya.

"Wah tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan. Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidena Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Namun Prabowo tak merinci lokasi pasti pangkalan militer RI lainnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya menyatakan pembangunan pangkalan militer terletak di wilayah strategis Indonesia.

"Ya saya bilang kami akan bangun pangkalan, tidak hanya di Natuna. Di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Masa saya paparan pertahanan untuk kalian semua," ujarnya.

Pernyataan Menhan Prabowo Subianto terkait Situasi di Perairan Natuna, Jangan Panas-panasin ya

Video Pesawat Tempur F-16 TNI AU Patroli di Atas Perairan Natuna

Saat ini Indonesia sudah memiliki pangkalan militer di Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Namun wacana untuk menambah pangkalan militer muncul usai sejumlah kapal China menerobos Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Terakhir, Presiden Joko Widodo turut ambil sikap. Bersama sejumlah petinggi negara, ia mendatangi perairan Natuna dan menaiki KRI Usman Harun.

Kapal Patroli TNI Tak Akan Ditarik

KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020). KRI Usman Harun-359 bersama KRI Sutedi Senoputra-378 dan KRI Teuku Umar-385 berlayar untuk mengikuti Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 sebagai pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara.
KRI Sutedi Senoputra-378 (kiri) dan KRI Teuku Umar-385 (kanan) berlayar meninggalkan Faslabuh Lanal Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (9/1/2020). KRI Usman Harun-359 bersama KRI Sutedi Senoputra-378 dan KRI Teuku Umar-385 berlayar untuk mengikuti Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 sebagai pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT via Kompas.com)

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, kapal-kapal patroli tidak akan ditarik sampai situasi Laut Natuna normal kembali.

"Sampai sekarang kapal yang berpatroli masih belum ditarik, intensitas operasi masih tetap. Kita menunggu hasil analisis situasi di lapangan, nanti kalau yakin sudah normal kembali, kita turunkan sampai intensitas normal seperti operasi rutin biasa," ujar Sisriadi kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved