Setelah Kirimkan Kapal Perang dan Jet Tempur, Presiden Jokowi Hari Ini Kunjungi Kepulauan Natuna
Setelah Kirimkan Kapal Perang dan Jet Tempur, Presiden Jokowi Hari Ini Kunjungi Kepulauan Natuna
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Jokowi benar-benar memberikan perhatian serius terhadap kemelut yang terjadi di Perairan Natuna.
Hal itu dibuktikannya dengan pengiriman sejumlah kapal perang, pesawat tempur F-17 dan ratusan pasukan TNI ke Perairan Natuna.
Bahkan, Rabu (8/1/2020) pagi, Presiden Jokowi secara khusus terbang ke Kabupaten Natuna.
Seperti dikutip dari siaran pers resmi, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 07.35 WIB.
Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.
Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.
Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.
Selesai acara, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.
• Serius Sikapi Pelanggaran Kedaulatan di Natuna, TNI Kirim 4 Pesawat Tempur F-16
• Presiden Joko Widodo Satukan Suara Menteri-menterinya Soal Konflik Natuna
Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.
Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.
Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.
Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna ini.
