Pendidikan

Cegah Pemalsuan Dokumen, Disdikpora DIY Minta Orangtua dan Siswa Tandatangani Pakta Integritas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB

Cegah Pemalsuan Dokumen, Disdikpora DIY Minta Orangtua dan Siswa Tandatangani Pakta Integritas
ppdb
Ilustrasi PPDB 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Di dalam aturan tersebut juga mengatur soal PPDB yang menggunakan sistem zonasi.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem menegaskan bahwa calon siswa yang memalsukan Kartu Keluarga (KK) atau mengaku miskin agar bisa masuk sekolah yang diinginkan akan dikenai Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Disdikpora DIY Didik Wardaya mengatakan Disdikpora DIY mendukung adanya kebijakan tersebut.

INFO PPDB 2020 Mulai Zonasi Hingga Jalur Afirmasi yang Perlu Diketahui

"Saya kira mendukung, artinya tahun kemarin kan di Pergub kita sudah begitu," ujarnya Kamis (2/1/2020).

Lanjut dia, apabila ditemukan calon siswa yang terbukti memindah KK, maka Disdikpora DIY akan dilakukan cek dan verifikasi.

"KK itu dikeluarkan kapan, tanggal berapa. Tanggalnya kita cocokkan dengan tanggal ketentuan kita. Kalau ditemukan misalnya pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), untuk mengurangi pemalsuan semacam itu ya dibuktikan dengan menyertakan bukti keikutsertaan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya KMS," kata dia.

Syarat Calon Siswa SD PPDB 2020 Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019

Untuk mencegah pemalsuan dokumen persyaratan PPDB, Disdikpora DIY meminta orangtua dan siswa untuk menandatangani surat pernyataan jika di kemudian hari ditemukan identitas atau bukti palsu maka bersedia diberikan sanksi secara hukum.

"Ya semacam pakta integritas, surat pernyataan. Artinya ditandatangani oleh orangtua murid, calon siswa," jelas dia.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved