Jelang Sidang Paripura Pemakzulan, Presiden AS Donald Trump Tegaskan Dirinya Tak Bersalah

Jelang Sidang Paripura Pemakzulan, Presiden AS Donald Trump Tegaskan Dirinya Tak Bersalah

Editor: Hari Susmayanti
IST/ABCNews
Presiden Donald Trump dan dokumen dari Komite Intelijen DPR AS yang dipakai untuk pemakzulan presiden. 

Nantinya, proses itu bakal berlanjut di Senat, yang lebih dari separuh anggotanya adalah politisi Republik yang jelas mendukung Trump.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnel sudah menyatakan, sidang itu adalah prioritas utama mereka di Januari 2020.

Senat Dikuasi Republik, Demokrat Ajak Pendukung Presiden AS Dukung Upaya Pemakzulan Donald Trump

Kirim Surat

Presiden Donald Trump mengirim surat penuh kemarahan kepada Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, jelang malam pemakzulan.

Dua pasal pemakzulan yang diajukan oleh Partai Demokrat bakal diputuskan dalam rapat paripurna pada Rabu waktu setempat (18/12/2019).

Dalam surat penuh kemarahan yang ditujukan kepada Pelosi, Trump menuduh si Ketua DPR AS "mengumumkan perang terhadap demokrasi".

"Engkau telah merendahkan dengan menganggap penting sebuah kata yang jahat, pemakzulan!" tulis presiden 73 tahun itu.

Dalam surat sepanjang enam halaman itu dilansir BBC Selasa (17/12/2019), Trump mengkritik proses maupun terhadap Pelosi.

Dia mengklaim telah "dicabut dari proses dasar Konstitusi AS melalui pemakzulannya", dengan haknya untuk menyajikan bukti disanggah.

"Proses yang lebih adil diberikan kepada mereka yang dituduh sebagai penyihir dalam pengadilan di Salem," katanya.

Klaim itu langsung dibantah Wali Kota Salem, Kim Driscoll, melalui kicauannya di Twitter di mana dia meminta Trump membaca sejarah.

Trump Dituduh Gadaikan Keamanan AS, Minta Bantuan Ukraina Demi Memenangi Pilpres

Dia menyatakan, peristiwa pengadilan penyihir Salem yang terjadi 1692 silam adalah korban tak bisa menyajikan bukti, dan tak punya kekuasaan.

"Karena itu dia digantung. Sementara pemakzulan 2019 si pelaku adalah orang berkuasa dengan bukti bisa disajikan," katanya.

Selain itu dilaporkan BBC, Komisi Yudisial DPR AS sempat mengundang Trump maupun kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang.

Saat itu, komisi yudisial mempersilakan tim sang presiden membeberkan bukti sekaligus mempertanyakan proses sidang, tetapi undangan itu ditolak.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved