Subsisi Dipangkas Rp 1,1 Triliun, Anies Baswedan Pastikan Tarif Transjakarta, MRT dan LRT Tak Naik

TRIBUNJOGJA.COM - Subsisi atau public service obligation (PSO) untuk tarif transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) dan Ligh Rail Transit (LRT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 dipangkas sebesar Rp 1,1 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo pemangkasan anggaran senilai Rp 1,1 triliun rinciannya, subsidi transjakarta dipangkas sebesar Rp 906 miliar, subsidi MRT dipangkas Rp 113,5 miliar, dan subsidi LRT dipangkas Rp 90,9 miliar.

"Jadi transjakarta itu dari Rp 4,197 triliun jadi Rp 3,291 triliun, MRT dari Rp 938,5 miliar jadi Rp 825 miliar, LRT dari Rp 527,5 miliar jadi Rp 439,6 miliar," kata Syafrin saat dihubungi, Senin (2/12/2019).

Menurut Syafrin, anggaran yang dimasukan dalam KUA-PPAS 2020 cukup untuk menyubsidi tarif transjakarta, MRT, dan LRT hingga Oktober 2020.

Subsidi yang dipangkas dalam KUA-PPAS 2020 akan diajukan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 untuk menyubsidi tarif tiga transportasi massal itu pada periode November-Desember 2020.

"Nanti kami akan lihat target yang terealisasi tahun depan, kemudian berapa kekurangan di bulan-bulan terakhir, itu yang akan kami ajukan (dalam APBD-P 2020)," kata Syafrin.

Subsidi untuk tarif transjakarta, MRT, dan LRT dipangkas karena rancangan KUA-PPAS 2020 defisit.

Pemprov DKI mulanya mengusulkan subsidi Rp 6,741 triliun dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada 26 November 2019.

Namun, karena rancangan KUA-PPAS 2020 defisit, Tim Anggaran Pemprov DKI (TAPD) mengusulkan subsidi dipangkas Rp 1,1 triliun dalam rapat pada 27 November 2019.

DPRD DKI akhirnya menyepakati usulan tersebut. Dengan demikian, subsidi untuk tiga transportasi massal itu disepakati Rp 5,579 triliun dalam KUA-PPAS 2020.

Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun.

KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjamin bahwa pemangkasan subsidi atau public service obligation (PSO) untuk transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta tak membuat tarif ketiganya menjadi naik.

Anggaran subsidi untuk tiga moda transportasi ini dipangkas dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Enggak, Insya Allah. Insya Allah akan berjalan semuanya seperti biasa. Jadi operasional juga tidak akan terganggu. Ini semua sudah ada di dalam perhitungan kami," ucap Anies di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Ia berharap bahwa pengelola Transjakarta, MRT, LRT Jakarta justru bisa bekerja dan meningkatkan sumber pendapatan lainnya.

"Dan nanti harapannya itu pada pengelola bisa bekerja untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan non farebox," tuturnya.

Subsidi untuk tarif transjakarta dipangkas dari Rp 4,197 triliun menjadi Rp 3,291 triliun.

Sementara subsidi untuk MRT dipangkas dari Rp 938,5 miliar menjadi Rp 825 miliar, dan subsidi untuk tarif LRT dipangkas dari Rp 527,5 miliar jadi Rp 439,6 miliar.

Anggaran yang dialokasikan dalam KUA-PPAS 2020 cukup untuk menyubsidi tarif transjakarta, MRT, dan LRT hingga Oktober 2020. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Jamin Tarif Transjakarta, MRT, dan LRT Tak Berubah meski Anggaran Subsidi Dipangkas", .