Kata Anies Baswedan Kesiapan Jakarta Sambut Kiriman Air dan Sampah di Musim Hujan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan seluruh wilayah di DKI Jakarta siap menghadapi musim penghujan. Menurut Anies, seluruh wali kota telah memastikan saluran air di masing-masing wilayah telah bebas dari sampah. Sehingga, saluran air tidak akan tersumbat oleh sampah.

"Jadi, seluruh wali kota memimpin inspeksi di semua kawasan memastikan bahwa saluran air di kawasan mereka bebas dari sampah," kata Anies di di IPAL Krukut, Jakarta Selatan, Minggu (8/12/2019).

Selain itu, lanjut Anies, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk segera menuntaskan pembangunan bendungan.

Anies berharap pembangunan bendungan itu bisa mengurangi volume air yang menuju Jakarta hingga 30 persen.

"Kita berharap nanti bendungan di Bogor bisa segura tuntas karena volume air yang datang ke Jakarta dari kawasan dataran tinggi cukup banyak," ungkap Anies.

"Jadi, kita berharap bendungan selesai sehingga volume air yang datang ke Jakarta bisa turun 30 persen," lanjutnya.

Fraksi-fraksi DPRD DKI Kritisi Anies Baswedan, Termasuk Soal Pengendalian banjir

Sejumlah fraksi di DPRD mengkritisi terhadap anggaran yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam RAPBD 2020.

Kritikan yang dilontarkan oleh sejumlah fraksi tersebut mulai dari anggapan TGUPP tidak efektif, Rusunami DP 0 rupiah yang rumit,s uriga ada penyelundupan di Jakpro, transportasi dan air bersih, protes pemangkasan anggaran rehab sekolah hingga desak prioritaskan pengendalian banjir.

Kritik kepada Anies Baswedan tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi-fraksi dalam Rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 digelar pada Rabu (4/12/2019).

Pandangan umum fraksi-fraksi ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Sembilan fraksi mengemukakan pandangannya terkait anggaran yang diusulkan sebesar Rp 87,95 triliun ini.

Kritik TGUPP

Di hadapan Anies, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) DKI Jakarta tidak efektif.

Fraksi Golkar juga menilai kehadiran TGUPP membebani APBD DKI Jakarta.