Yogyakarta

Sekda DIY Sebut Persoalan Peredaran Obat dan Makanan Harus Tuntas

Sekda DIY menyebut pengawasan dan pembinaan dalam obat dan makanan di DIY menjadi tanggung jawab semua pihak.

Tayang:
Penulis: Agung Ismiyanto | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto
Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menegaskan pengawasan dan pembinaan dalam obat dan makanan di DIY menjadi tanggung jawab semua pihak.

Dalam hal ini, DIY juga disebut sudah melakukan pengawasan yang jauh lebih baik dibanding dengan daerah lainnya.

“Untuk persoalan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan, DIY sudah lumayan dibandingkan dengan provinsi lain. Namun, hasil ini tidak boleh memberikan kepuasan karena semua persoalan harus tuntas,” ujarnya, kemarin (6/12/2019).

Aji menjelaskan, hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan biasanya dianggap kecil, padahal sebenarnya persoalan obat dan makanan juga menyangkut generasi selanjutnya.

Sosialisasikan Cek KLIK, BPOM Ajak Masyarakat Cerdas Pilih Produk

Adapun, dia juga menyebutkan, BBPOM tidak perlu lagi menggelar kegiatan inspeksi dadakan (sidak) pangan, jika semua masyarakat sudah beradab.

Menurut Baskara Aji, upaya membuat masyarakat lebih beradab untuk tidak membahayakan orang lain melalui pangan perlu dilakukan serius.

“Mestinya sidak tidak perlu dilakukan, kalau masyarakat kita sudah beradab. Selama ini sidak dilakukan karena sebagian masyarakat masih ada yang belum beradab. Masih ada saja orang yang berpikir meraih keuntungan dengan mencelakai orang lain. Karena itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan,” katanya.

Dia juga menambahkan, upaya pembinaan dan pengawasan obat dan makanan tidak bisa dilakukan hanya oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) saja.

Pemerintah daerah, termasuk di tingkat kabupaten/kota juga harus bisa bersinergi.

 “BBPOM tidak akan sanggup kalau harus kerja sendiri. Tidak semua harus BBPOM yang aktif, teman-teman di daerah juga bisa proaktif. Segera buat MoU saja dengan BBPO. Kemudian langsung buat surat perjanjian kerja sama, sebagai aplikasi dari MoU,” paparnya.

Kepala BBPOM DIY, Rusdiawati mengatakan, monitoring dan evaluasi selalu dilakukan pihaknya di setiap akhir tahun.

Tutorial Super Mudah Menghilangkan Kantong Mata

Monev kali ini membahas koordinasi terkait beberapa perubahan kebijakan yang cukup signifikan soal pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.

Salah satu perubahannya ialah cara mengevaluasi perizinan sertifikat penyuluhan pangan industri rumah tangga.

“Beragam perubahan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan ini semata-mata untuk meningkakan pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Selain sebagai ajang evaluasi program yang sudah dijalankan, kegiatan ini juga untuk mengkoordinasikan perencanaan tahun selanjutnya.

Dia juga mengatakan, pertemuan ini menjadi  ajang untuk memeriksa apa yang sudah dilakukan dalam satu tahun terakhir. (TRIBUNJOGJA.COM

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved