Gunungkidul

Pemkab Gunungkidul Renovasi 1.500 RTLH Sepanjang Tahun 2019

Selain menggunakan APBD, Pemkab Gunungkidul juga mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi untuk merehabilitasi RTLH.

Pemkab Gunungkidul Renovasi 1.500 RTLH Sepanjang Tahun 2019
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 telah merehabilitasi 1.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pihaknya masih akan melakukan perehabilitasian terhadap RTLH yang ada di Gunungkidul.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Gunungkidul, Eddy Praptono mengatakan, selain menggunakan APBD, pihaknya juga mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi untuk merehabilitasi RTLH.

"Untuk anggaran dari Pemkab untuk tahun 2019 ini untuk menyasar sekitar 150 RTLH yang tersebar di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Saptosari," katanya, Jumat (6/12/2019).

Belasan Anakan Kobra Muncul Gegerkan Warga Dusun Kepek di Gunungkidul

Ia mengungkapkan total jumlah RTLH di Gunungkidul hingga saat ini mencapai kurang lebih 17 ribu unit.

Walaupun tiap tahunnya pemerintah melakukan perbaikan terhadap rumah yang masuk kategori tidak layak huni, ditambah lagi antrean untuk renovasi RTLH juga masih panjang.

Wilayah dengan jumlah RTLH yang cukup banyak ada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari.

Setidaknya ada sebanyak 580 rumah yang masih menunggu renovasi dari Pemkab Gunungkidul.

Sementara itu, Dukuh Trembono, Wantoro mengungkapkan, ada hal yang menarik dari program RTLH ini.

Di wilayahnya, lanjutnya, tidak semua masyarakat menghendaki rumahnya direnovasi karena berbagai pertimbangan.

Tutorial Super Mudah Menghilangkan Kantong Mata

“Wilayah kami memiliki geografis yang berbentuk perbukitan sehingga jika merenovasi akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau hanya satu atau dua hari tidak masalah. Tetapi kalau memakan waktu lama tentu menjadi pertimbangan sendiri," bebernya.

Lanjutnya, biaya perbaikan rumah dengan kisaran Rp 15 juta per unit dirasa masih belum cukup, sehingga membutuhkan swadaya.

Tentu saja dalam perbaikan tuan rumah mengeluarkan biaya lagi untuk makanan dan lainnya.

“Tahun ini ada 1 rumah tersasar RTLH. Tahun depan informasinya ada lagi 20 rumah tidak layak huni diperbaiki. Artinya, kalau terlaksana sudah tidak ada lagi RTLH di wilayah kami ,” terangnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved