Dana Talangan DP Rumah 0 Persen Dipangkas 75 Persen, Anies Baswedan Minta Dibahas Ulang

TRIBUNJOGJA.COM - Dana talangan untuk uang muka pembelian rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) 0 persen dalam KUA PPAS DKI Jakarta dipotong sebanyak 75 persen dari Rp 2 triliun menjadi hanya Rp 500 miliar.

Awalnya anggaran untuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah yang diajukan dalam KUA-PPAS 2020 diajukan sebesar Rp 2 triliun.

Namun setelah melalui rapat pembahasan di Badan Anggaran DPRD DKI pada 25 November 2019, anggaran tersebut akhirnya dipangkas menjadi Rp 1 triliun karena rancangan KUA-PPAS 2020 defisit.

"DP Rp 0 kan uangnya belum dipakai, kami serut habiskan Rp 1 triliun. Dari Rp 2 triliun, Rp 1 triliun habis," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2019).

• Rencana Revitalisasi TIM Oleh Anies Baswedan yang Berujung Penolakan dan Pemangkasan Anggaran

Setelah dipangkas menjadi Rp 1 triliun, rancangan KUA-PPAS 2020 nyatanya masih defisit.

DPRD dan Pemprov DKI sepakat untuk kembali menyisir rancangan KUA-PPAS 2020.

Hasilnya, DPRD DKI mengusulkan anggaran untuk dana talangan itu dinolkan dalam rapat pimpinan gabungan pada Rabu kemarin.

Sementara Pemprov DKI meminta dana talangan tetap ada, namun anggarannya dikurangi menjadi Rp 500 miliar.

Anggaran untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah itu akhirnya disepakati Rp 500 miliar.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, anggaran tersebut bisa saja berubah lagi saat dibahas dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

• Tito Karnavian Sebut Jakarta Seperti Kampung jika Dibandingkan Shanghai, Ini Respon Anies Baswedan

Sebab, anggarannya tidak dinolkan.

" Yang paling penting bonggolannya enggak kehapus. Yang pinjaman daerah itu bonggolannya berapa asalnya? Rp 1 triliun kan, berkurang Rp 500 miliar, masih ada," kata Syarif.

Pemprov dan DPRD DKI menyepakati KUA-PPAS 2020 sebesar Rp 87,9 triliun setelah rancangannya sempat defisit sampai Rp 10 triliun.

KUA-PPAS 2020 menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta menyusun raperda tentang APBD 2020 yang akan dibahas kembali bersama DPRD DKI.

Sebagai informasi, Pemprov DKI mengalokasikan dana talangan untuk uang muka pembelian rusunami DP Rp 0.