Kota Yogyakarta
GAPENSI Resah Dengan Keberadaan TP4D
Harsono menjelaskan, keberadaan TP4D sebenarnya cukup bagus jika dijalankan sesuai dengan koridor tugas pokok dan juga fungsinya.
Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kota Yogyakarta mengaku resah dengan keberadaan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Pasalnya, para pelaku usaha konstruksi mengatakan pengawasan dilakukan secara sangat ketat dan kadang terkesan terlalu berlebihan.
"Sebenarnya kami yang kredibel dalam bidang pekerjaan tidak masalah dengan adanya TP4D, tapi saya memang mengakui bahwa sebagian teman-teman risih dengan adanya itu. Makanya kalau itu mau dibubarkan ya silahkan," kata Ketua BPC GAPENSI Kota Yogyakarta, Harsono disela Muscab ke IX pada Kamis (28/11) di Gaia Cosmo Hotel.
• Gapensi Siap Dilibatkan dan Kawal Proyek Pembangunan Bandara Kulonprogo
Harsono menjelaskan, keberadaan TP4D sebenarnya cukup bagus jika dijalankan sesuai dengan koridor tugas pokok dan juga fungsinya.
Namun, kadangkala ada beberapa petugas yang melakukan tindakan-tindakan di luar dari yang ditetapkan.
Seperti yang terjadi pada kasus proyek saluran air hujan (SAH) Babaran beberapa waktu lalu.
Salah seorang anggota TP4D diduga menerima uang suap hasil dari meloloskan kontraktor untuk memenangi lelang proyek.
"Tekanan dan arahan dari TP4D itu sebenarnya tergantung dari personelnya. Sebenarnya itu bagus, tapi kan kadang ada rasa seolah tidak percaya. Makanya kami akan sikapi bahwa para teman-teman anggota GAPENSI bisa berlaku sesuai dengan aturan yang ada," kata dia.
Harsono juga mengingatkan, para anggota GAPENSI hendaknya selalu mengedepankan profesionalisme dan juga tangung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
Jangan sampai anggota GAPENSI nantinya tersandung dengan hal yang tidak baik.
• Gapensi Mulai Bidik Proyek Swasta
Ketua DPRD Kota Yogya, Danang Rudiyatmoko menyebut, semua pihak hendaknya membangun kapasitas diri dan tidak mengedepankan ego.
Dengan cara itu, diperkirakan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan diluar batas hukum bisa diantisipasi.
"Jasa konstruksi ini kan jangan dianggap hanya pelaksana saja, semuanya ada pengawas dan juga pengamat. Makanya teman-teman jasa konstruksi saya pikir jangan mau kena iming-iming," ujarnya.
Danang juga mengklaim bahwa, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogya juga sudah punya sistem yang cukup rapat dan susah ditembus dengan hal-hal yang diluar hukum.
"Istilahnya dinding apinya berlapis, ini yang saya kira dengan para teman-teman pegiat jasa konstruksi bagaimana meningkatkan kapasitas dan jangan takut," imbuhnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/ketua-bpc-gapensi-kota-yogyakarta-harsono.jpg)