Kabar Basuki Tjahaja Purnama ke BUMN, Iwan Fals: Luar Biasa Ahok Baru Diusulin Aja Udah Geger Lagi

Kabar Basuki Tjahaja Purnama ke BUMN, Iwan Fals: Luar Biasa Ahok Baru Diusulin Aja Udah Geger Lagi

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan akan menduduki jabatan penting di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski hal itu kini belum terealisasi namun sudah banyak pro kontra yang muncul di publik Tanah Air.

Penyanyi senior Iwan Fals pun turut berkomentar. Pelantun "Bongkar" itu menilai sosok Ahok luar biasa karena mampu menimbulkan riak pendapat di masyarakat.

"...luar biasa Ahok ini baru diusulin aja udah geger lagi, ada apa ya...," tulis Iwan di akun Instagram-nya, @iwanfals, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2019).

Meski belum ada kepastian di BUMN mana Ahok akan ditempatkan dan posisinya, Iwan berharap mantan bupati Belitung Timur itu nantinya bisa bekerja dengan baik.

"Yah kita doakan saja beres kerjanya, merah putih jadi tambah berkibar," tulis pria kelahiran 3 September 1961 itu.

Pada twitnya yang lain, Iwan pernah mengomentari sebuah artikel tentang Ahok bakal memimpin salah satu BUMN pada awal Desember 2019.

"Wah seru nih...," tulis Iwan sambil memajang foto judul artikel tersebut.

Ia juga mengunggah gambar ilustrasi Ahok yang tengah memegang alat bersih-bersih dengan judul "Sang Pendobrak! Sikat Bersih".

Sebelumnya, dukungan mengalir dari berbagai pihak untuk Ahok. 

Salah satunya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap jejak kinerja Ahok yang cukup baik untuk dipertimbangan menjadi petinggi BUMN.

"Artinya kalau memang dia mampu sebagai komisaris utama di presiden dia proper juga. Kinerja selama lima tahun pimpin Jakarta keliatannya baik bangunan di mana-mana," kata Prasetio, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (15/11/2019).

Sementara soal masa lalu Ahok sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa BUMN itu bukan badan hukum publik, melainkan badan hukum perdata.

"Badan hukum perdata itu tunduk pada undang-undang PT (Perseroan Terbatas), tunduk ke situ. bukan undang-undang ASN," kata Mahfud, dikutip dari Kompas TV, Sabtu (16/11/2019).

• Sederet Prestasi dan Kontroversi Seputar Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Menuju Kursi Bos BUMN

• Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Inilah Pasal yang Mengatur Syarat-syarat Pengangkatan Direksi BUMN

Komentar berbeda diungkapkan oleh Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang menilai bahwa penunjukan Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN hanya akan menambah masalah baru.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," kata Rizal, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Sabtu (16/11/2019).

Reaksi atas penolakan

Kabar mengenai penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai pimpinan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) menimbulkan sejumlah polemik.

Serikat pekerja Pertamina bahkan menolak rencana tersebut.

Menyikapi hal itu, juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman enggan untuk menanggapi persoalan penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap penunjukan Ahok sebagai salah satu pimpinan BUMN.

Menurut Fadjroel, pertanyaan terkait penolakan tersebut seharusnya ditujukan langsung kepada Menteri BUMN, Erick Thohir yang memilih Ahok.

"Tanya ke Pak Erick Thohir karena lingkup tugas beliau," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Fadjroel mengatakan, proses penjaringan pimpinan BUMN saat ini masih berlangsung.

Kementrian BUMN masih melakukan penjaringan sebelum nantinya akan dibahas dalam sidang Tim Penilai Akhir.

Dia menjelaskan, posisi Presiden Jokowi dalam pemilihan pimpinan BUMN ini baru akan terlibat secara langsung dalam sidang TPA yang rencananya akan dilaksanakan Desember mendatang.

Saat ditanya apakah Presiden akan mempertimbangkan penolakan dari serikat pekerja dalam mengambil keputusan, Fadjroel juga enggan menjawab.

Ia hanya menegaskan bahwa Presiden Jokowi menampung masukan semua pihak yang disampaikan dalam sidang TPA.

"Di dalam TPA ada Presiden, Wakil Ketua Pak Ma'ruf Amin, kemudian Mensesneg, Pak Seskab, menteri terkait, dan badan kepegawaian. Praktis masukan dari semua pihak, termasuk menteri terkait," ujar dia.

Presiden Jokowi sebelumnya membenarkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjalani proses untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Jokowi menyebutkan, Ahok bisa menjabat sebagai komisaris atau direksi di salah satu BUMN.

Namun, ia belum mau menyebut BUMN yang akan ditempati Ahok.

Sementara itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar membenarkan telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Dikutip dari Tribunnews.com, dalam spanduk tersebut tertulis beberapa tuntutan, di antaranya Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.(*)