Hasto Kristiyanto : Ahok Tak Perlu Mundur dari PDIP jika Pimpin BUMN
Hasto Kristiyanto : Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Tak Perlu Mundur dari PDIP jika Pimpin BUMN
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Sejumlah pihak menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDIP jika nantinya memimpin BUMN.
Saat ini Ahok santer dikabarkan akan menduduki jabatan pimpinan BUMN setelah mantan gubernur DKI Jakarta tersebut bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu yang lalu.
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak perlu mundur dari PDIP jika dipercaya memimpin BUMN.
"Tidak harus keluar karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Selasa (19/11/2019).
Hasto pun meminta publik tak terlalu khawatir akan adanya konflik kepentingan terkait PDI-P apabila Ahok memimpin BUMN.
Hasto menyatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Ahok itu.
Menurut dia, Kementerian BUMN tak hanya menarget Ahok untuk memimpin BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan seperti mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah, yang juga dipersiapkan untuk memimpin salah satu BUMN.
• Pembongkaran Jalur Sepeda di Cikini, Politisi PDIP Kembali Kritik Anies Baswedan
Menangapi protes dari sebagian pekerja Pertamina, Hasto menjawab bahwa protes demikian akan dilihat masyarakat sebagai sesuatu yang berlebihan.
Karena apapun keputusan terkait jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
Karenanya, menurut dia, tidak boleh ada organisasi di luar BUMN yang ikut campur tangan terhadap pengambilan keputusan itu.
"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara menjadi badan usaha milik negara demi memajukan kepentingan umum melalui sektor usaha strategis yang menurut konstitusi harus dikuasai negara," papar Hasto.
"Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" kata dia.
Fahri Hamzah Sarankan Ahok Ditempatkan di BUMN Paling Korup
Sementara itu mantan politisi PKS, Fahri Hamzah menilai Ahok bisa ditempatkan sebagai pemimpin BUMN.
