Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DKI Jakarta, Nova : Anies Baswedan Laksanakan Program Prioritas

TRIBUNJOGJA.COM - Penggusuran pemukiman di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara menimbulkan pro kontra di kalangan DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun mendapatkan kritikan dari kalangan dewan karena dianggap tidak konsisten dengan janji saat kampanye.

Politisi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai janji kampanye Anies tidak konsisten dengan tindakan.

"Janji kampanye tidak konsisten dengan tindakan, dia bilang ‘kita musti pro rakyat, berperikemanusiaan’. Dia tidak bisa memahami perikemanusiaan yang rasional," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).

Perikemanusiaan rasional yang dimaksud, Anies mengetahui jika kawasan Sunter itu adalah daerah resapan air yang seharusnya tidak boleh ditempati.

Namun, kata dia, Anies tetap mengiming-imingi janji kampanyenya yang tidak akan menggusur demi memenangkan Pilkada tahun 2017 lalu.

"Yang janji juga terkesan tidak tahu itu (kawasan) tidak boleh ditempati. Anies kan menang mutlak di situ karena dijanjikan tidak digusur,” ucapnya.

• Politisi PDIP Sindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dinilai Tak Konsisten Soal Sunter

Padahal, kata Gilbert, kawasan Sunter tidak digusur maka mengakibatkan lebih banyak masyarakat yang terdampak sehingga mengharuskan Anies untuk menggusur kawasan Sunter itu.

"Saya berpendapat dia tahu itu musti digusur karena debat di televisi dia sudah dikasih tahu lawannya Ahok. Tapi dia janji itu tidak digusur. Ini janji yang tidak mungkin ditepati karena korbannya akan lebih banyak," tuturnya.

Namun di sisi lainnya, kebijakan penggusuran tersebut juga mendapatkan dukungan dari anggota dewan lainnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan meski pernah berjanji tak akan menggusur, namun Anies juga bertabrakan dengan program prioritasnya, yakni soal saluran agar tidak terjadi genangan.

"Tergantung saja kalau orang punya janji kampanye kan boleh saja. Tapi kalau dituntut program prioritas mau gimana? Kalau normalisasi saluran air kan memang program yang masuk PRJMD kalau enggak salah kan. Artinya memang ini program prioritas," tutur Nova saat dihubungi, Senin (18/11/2019).

Hal terpenting, kata dia, adalah Pemprov DKI Jakarta bisa melaksanakan program, yaitu membuat saluran air agar bisa meredam genangan saat hujan.

Namun, Ia juga tak membenarkan jika penggusuran dilakukan tanpa memberi pengumuman dan koordinasi kepada warga.

"Sudah jauh-jauh hari (diberitahu), jangan tiba-tiba semua dibongkar. Harus ada koordinasi dengan warganya, harus jelas dan beri tempat yang lain, harus persuasif dengan warga," tandasnya.