Politisi PDIP Sindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dinilai Tak Konsisten Soal Sunter
Politisi PDIP Sindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dinilai Tak Konsisten Soal Sunter
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah DKI Jakarta melakukan penertiban bangunan di Jalan Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Penertiban itupun membuat sejumlah warga kehilangan tempat tinggal.
Warga pun menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menempati janji kampanye sebelum menjadi orang nomor satu di ibu kota yang tidak akan melakukan penggusuran.
Desakan dari warga Jalan Agung Perkasa VIII tersebut pun ikut ditanggapi oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai janji kampanye Anies tidak konsisten dengan tindakan.
"Janji kampanye tidak konsisten dengan tindakan, dia bilang ‘kita musti pro rakyat, berperikemanusiaan’. Dia tidak bisa memahami perikemanusiaan yang rasional," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2019).
Perikemanusiaan rasional yang dimaksud, Anies mengetahui jika kawasan Sunter itu adalah daerah resapan air yang seharusnya tidak boleh ditempati.
Namun, kata dia, Anies tetap mengiming-imingi janji kampanyenya yang tidak akan menggusur demi memenangkan Pilkada tahun 2017 lalu.
"Yang janji juga terkesan tidak tahu itu (kawasan) tidak boleh ditempati. Anies kan menang mutlak di situ karena dijanjikan tidak digusur,” ucapnya.
• Begini Respon Istana Soal Penolakan Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok jadi Pimpinan BUMN
Padahal, kata Gilbert, kawasan Sunter tidak digusur maka mengakibatkan lebih banyak masyarakat yang terdampak sehingga mengharuskan Anies untuk menggusur kawasan Sunter itu.
"Saya berpendapat dia tahu itu musti digusur karena debat di televisi dia sudah dikasih tahu lawannya Ahok. Tapi dia janji itu tidak digusur. Ini janji yang tidak mungkin ditepati karena korbannya akan lebih banyak," tuturnya.
Sementara itu sebelumnya, warga terdampak penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, membantah perkataan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko yang menyebut mereka tidak ikut pemilu.
Salah seorang warga bernama Hasan Basri (53) mengatakan, kebanyakan warga di sana memiliki KTP DKI Jakarta meski alamatnya bukan di lokasi tersebut.
"Pas pilkada saya ikut, milih Anies. Tapi enggak di sini, KTP saya di Tanah Merah," kata Hasan kepada Kompas.com, Senin (18/11/2019).
Hasan mengatakan, ia tidak bisa mengganti alamat KTP karena di tempat tinggalnya yang terkena gusuran tidak ada RT-RW.
