Pro Kontra Ahok Jadi Dirut BUMN, Ini Pihak-pihak yang Menyatakan Menolak dan Mendukung
Rencana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut-sebut jadi calon petinggi di BUM menuai pro-kontra.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/erick-thohir-ahok.jpg){kind=small}
lihat foto
Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Ahok menjabat sebagai direktur utama di perusahaan di bawah BUMN.
Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.
"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.
"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.
Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).
Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.
"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).
Dia menilai wacana penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.
"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," kata dia.
Dukungan Untuk Ahok
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan bahwa Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.
Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok. Namun, ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.
Banyak tokoh yang mendukung ataupun menolak masuknya Ahok dalam jajaran BUMN.
Pasalnya, status Ahok yang pernah menjadi narapidana dipertanyakan.
