Percepatan Keuangan Inklusif Mampu Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNJOGJA.COM - Untuk menjaga dan meningkatkan terus kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi.

Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan dapat ditempuh melalui upaya percepatan keuangan inklusif.

"Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Iskandar Simorangkir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11/2019).

• Borobudur Marathon 2019, Penginapan di Balkondes Ludes, Ekonomi Warga Sekitar Terangkat

Selang 3 tahun ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Perpres No. 82/2016, telah dilaksanakan Survei Nasional Keuangan Inklusif pada akhir 2018 hingga awal 2019 yang mengukur pencapaian target utama.

Dalam pelaksanaan survei, Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan representasi nasional untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal di Indonesia.

Inklusi keuangan di Indonesia diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.

Satuan Tugas Survei beranggotakan para perwakilan dari Kemenko Perekonomian,  Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas.

Survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018 penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin.

• Puluhan Akademisi Pelajari Ekonomi Solidaritas Sosial di Desa Panggungharjo

Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel.

Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional dan untuk daerah perkotaan dan pedesaan secara terpisah.

“Sebanyak 70,3 persen orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan 55,7 persen orang dewasa memiliki akun,” jelasnya

Lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri.

Tren inklusi keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan akun meningkat lebih dari 20 poin persentase dibandingkan dengan tahun 2016.

Keberhasilan elektronifikasi program bantuan pemerintah disinyalir telah berhasil mendorong pertumbuhan kepemilikan akun.

"Diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dimana sebagian besar dari mereka menerima bantuan pemerintah melalui transfer digital," katanya