Pilkada Gunungkidul

KPU Gunungkidul Buka Pendaftaran Lembaga Survey, Penghitungan Cepat dan Pemantau Pilkada 2020

KPU Gunungkidul buka kesempatan bagi lembaga survey atau jejak pendapat dan penghitungan cepat, dan lembaga pemantau pemilihan untuk Pilkada 2020

KPU Gunungkidul Buka Pendaftaran Lembaga Survey, Penghitungan Cepat dan Pemantau Pilkada 2020
TRIBUNJOGJA.COM / Wisang Seto Pangaribowo
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani (Tengah) beserta jajarannya saat jumpa pers terkait tahapan pilkada 2020, Jumat (1/11/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul buka kesempatan bagi lembaga survey atau jejak pendapat dan penghitungan cepat, dan lembaga pemantau pemilihan untuk Pilkada 2020 di Kabupaten Gunungkidul mendatang.

Pernyataan tersebut diutarakan oleh Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, Jumat (1/11/2019).

Ia menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga yang akan mendaftar ke KPU Gunungkidul.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

Untuk lembaga pemantau harus memenuhi syarat berupa harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan sudah memiliki akreditasi dari KPU Provinsi atau kabupaten sesuai dengan cakupan yang dipantau.

"Itu untuk pemantau dalam negeri sedangkan pemantau luar negeri harus memiliki visa lalu juga memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau," katanya.

KPU Gunungkidul membuka pendaftaran lembaga survey atau jejak pendapat dan penghitungan cepat, dan lembaga pemantau mulai dari 1 November hingga 23 Agustus 2020.

Sedangkan syarat untuk lembaga survey atau jejak pendapat dan penghitungan cepat yaitu harus memiliki akte pendirian atau badan hukum lembaga, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pilkada 2020, Calon Independen di Gunungkidul Harus Siapkan 45.443 Dukungan

"Lalu ditambah surat pernyataan bahwa lembaga survei tidak melakukan keberpihakan, tidak mengganggu proses penyelenggaraan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong suasana kondusif," paparnya.

Selain itu sambung Hani, lembaga survei juga harus benar-benar melakukan wawancara saat melakukan survei dan jejak pendapat.

"Lalu ada lagi syaratnya yaitu tidak melakukan manipulasi atau mengubah data di lapangan, menggunakan metode penelitia ilmiah, lalu juga harus melaporkan metodenya," lanjut Hani.

Komisioner KPU Gunungkidul, Rohmat Qomaruddin menambahkan pihaknya akan mulai sosialisasi kepada masyarakat, sehingga target partisipasi tercapai seperti pemilihan umum sebelumnya.

"Kita rencanakan sosialisasi tahapan Pilkada pada tanggal 4 November besok, dengan sosialisasi diharapkan target partisipasi pemilih dapat tercapai," katanya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved