Ganjar Sebut Tunggakan BPJS di RS Jawa Tengah Mencapai 200 Miliar

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa mendorong layanan kesehatan di masyarakat lebih baik ke depan.

Namun, ia juga menyebut tunggakan BPJS kepada sejumlah rumah sakit milik Provinsi Jawa Tengah yang ternyata masih menumpuk.

"Mudah-mudahan kenaikan ini akan bisa mendorong layanan kesehatan di masyarakat jauh lebih baik. Itu saja yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau naik (iurannya) sebaiknya bisa segera dibayar. Seperti kepada rumah sakit saya (Provinsi Jawa Tengah) yang belum dibayar,” kata Ganjar kepada wartawan di sela-sela menghadiri Pameran Seni dan Budaya Nusantara 2019 (Pandatara) di SMA Taruna Nusantara Magelang, Jumat (1/11/2019).

• Begini Cara Ganjar Pranowo Membujuk Pemuda yang Alami Gangguan Jiwa di Banyumas

Ganjar mengatakan, besarnya tunggakan BPJS kepada rumah sakit milik Provinsi Jawa Tengah masih banyak. Nilainya mencapai Rp 200 Miliar.

“Saya lupa persisnya, tapi mungkin totalnya mungkin hampir Rp200-an miliar, laporan terakhir,” katanya.

Solusi atas masalah ini, Ganjar pun bilang dengan menagih. Ia juga berharap manajemen BPJS ke depan dapat diperbaiki secara total.

Ia pun memastikan pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat tidak akan terganggu, meskipun adanya masalah tunggakan.

“Kami tidak bisa menyalahkan saja, inovasinya di daerah ayo temui distributor obat agar mereka bisa membuat satu terobosan kepada kita. Kita mencoba survive. Kita punya kewajiban melayani,” katanya.

Ganjar mengatakan jika tagihan BPJS belum dibayar maka akan ada kesulitan terkait stok obat, seperti apa yang dilakukan di RSUD Dr Moewardi Surakarta.

Oleh karena itu, inovasi dan kreasi di daerah harus dilakukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik.

“Kalau belum terbayar kesulitannya nanti soal stok obat. Maka kreasinya kita harus bicara dengan distributor obat agar kita bisa mendapatkan kemudahan,” ujarnya.

• Resmi, Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Tahun Depan, Ini Daftar Rincian Besarannya

Berdasarkan data Pemprov Jateng per tanggal 30 Oktober 2019, tagihan BPJS yang belum dibayar senilai Rp 249.199.868.991.

Jumlah tersebut terdiri atas enam rumah rakit umum daerah dengan termin yang bervariasi.

Seperti di RSUD Dr Moewardi memiliki tagihan tertinggi yang belum dibayar oleh BPJS, totalnya mencapai Rp 128.120.277.776.

Kemudian ada lima rumah sakit lainnya yang masih memiliki tagihan kepada BPJS antara lain RSUD Tugurejo, RSUD Margono, RSUD Kelet dan RSUD Soejarwadi.(TRIBUNJOGJA.COM)