Gunungkidul

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Begini Tanggapan Wakil Bupati Gunungkidul

Iuran yang naik hingga 100 persen sangat memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Begini Tanggapan Wakil Bupati Gunungkidul
TRIBUNJOGJA.COM / Wisang Seto
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kenaikan iuran BPJS kesehatan mendapatkan tanggapan wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi.

Menurutnya iuran yang naik hingga 100 persen sangat memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.

"Terus terang saya katakan itu terlalu berat, dalam satu sisi pendapatan masyarakat memang tidak berkurang tetapi membuat daya beli masyarakat kurang karena banyak komoditas yang naik harganya, ditambah iuran BPJS  Kesehatan naik hingga 100 persen ini sangat memberatkan masyarakat dan harus ada upaya lain," ujarnya, Kamis (31/10/2019).

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

Immawan menyampaikan, pemerintah bersama stakeholder terkait harusnya duduk bersama untuk memikirkan jalan keluar agar iuran BPJS bisa lebih murah.

"Kalau kenaikan 100 persen itu bukan kenaikan namanya tapi lipat ganda, tentu dulu saat mengasumsikan iuran dari Rp 40 ribu menjadi Rp 80 ribu dulunya seperti apa. Begitu pula yang kelas atas bagaiana menentukannya, saya mewakili masyarakat memang berat," katanya.

Saat disinggung mengenai BPJS bantuan dari pemerintah daerah, saat ini sudah mencapai 98 persen kepesertaannya.

Namun dengan adanya kenaikan iuran pemerintah daerah, akan kesulitan untuk mempertahankan kepesertaan 98 persen.

Resmi, Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Tahun Depan, Ini Daftar Rincian Besarannya

"Satu sisi BPJS naik 100 persen sisi lain regulasi jaminan kesehatan berubah-ubah, kan tidak mudah dari kami yang di daerah menyesuaikan adanya berbagai perubahan. Saya tidak menyudutkan birokrasi tetapi kalau aturannya berubah-ubah tentu saja birokrasi akan lambat menyesuaikan, kalau penganggaran tidak sesuai aturan bisa menjadi masalah," katanya.

Lanjut Immawan, kesalahan dalam menganggarkan bisa saja berupa administrasi tetapi bisa saja menjadi ranah hukum.

"Menurut saya terlalu cepat untuk diumumkan kenaikan iuran ini lebih baik semua stakehoder dan pemerintah membahas lagi agar iuran ini bisa menjadi rasional dan tidak memberatkan masyarakat," ujarnya.

Seorang warga Paliyan Vian Adi mengatakan saat ini dirinya belum mendaftar BPJS kesehatan namun, dirinya masih berminat mendaftar BPJS kesehatan walaupun untuk iuran pada tahun ini dinaikkan harganya.

Alasan Menteri Kesehatan Terawan Sumbangkan Gaji Pertama untuk BPJS Kesehatan, Berapa Gajinya?

"Ga papa naik asalkan pelayanan diperbaiki apalagi menteri baru kesehatan janjikan pelayanan lebih baik. lalu dibutuhkan lagi untuk sosialisasi ke desa-desa karena saat ini masyarakat di desa-desa banyak yang belum paham bagamana penggunaan BPJS seperti apa," katanya.

Warga Wonosari, Aditya Putra, mengatakan dirinya berniat untuk menurunkan kelas BPJS saat ini dirinya berlangganan BPJS kelas 2 dan akan diturunkan ke kelas 3.

"Mending ditabung karena keberatan awalnya satu orang Rp 50 ribu sedangkan sekarang iurannya Rp 100 ribu kalau tiga orang total Rp 300 ribu satu bulan mending ditabung buat lainnya," ujarnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved