Sosialisasi Tol Solo-Yogya Dimulai Minggu Kedua November

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyebut dokumen kesesuaian tata ruang untuk proyek pembangunan jalan tol Solo-Yogya-Bawen dipastikan sudah akan berada di meja Penjabat Sekda pekan depan.

Dengan demikian, proses sosialisasi untuk proyek ini akan segera dimulai dan diprioritaskan untuk trase Solo-Yogya.

“Sosialisiasi akan kami lakukan secara bertahap dengan prioritas trase Solo-Yogya. Hal ini karena kompleksitas Yogya-Solo,” jelas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) DIY, Krido Suprayitno dalam jumpa pers terkait proyek tol di Kompleks Kepatihan, Kamis (24/10/2019).

• Tutorial Make Up ke Sekolah, Tampil Kece Tanpa Kena Marah Guru Ala Tasya Farasya

Dia menjelaskan, untuk prioritas trase Solo-Yogya ini memang memperhitungkan dinamikanya berdasarkan kompleksitas bidang tanah dan juga beberapa faktor lain.

Di antaranya, karena trase Solo-Yogya juga melewati perkotaan.

“Maka, kami prirloritaskan lebih dahulu. Setelah separuh perjalanan konsultasi publik, baru mulai sosialisasi kembali di trase Yogya-Bawen,” katanya.

Adapun, untuk sosialisasi rencananya akan dilaksanakan pada bulan November mendatang dan akan bertempat di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.

Pihaknya juga menyampaikan awal penentuan trase jalan tol Solo-Yogya-Bawen tentunya menunggu arahan Gubernur DIY.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, kami menyampaikan informasi sosialisasi kami rencanakan minggu kedua bulan November," jelasnya.

• Sultan Siap Fasilitasi Proyek Pembangunan Proyek Tol

Dia menambahkan, sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2019 disebutkan trase Yogya-Solo, Yogya-Bawen, Yogya-Kulon Progo dan Cilacap-Kulonprogo sudah masuk RTRW Provinsi.

Adapun untuk kesesuaian tata ruang juga sudah ada dokumen yang akan sampai ke meja Pj Sekda DIY.

“Untuk kesesuaian tata ruang insyaallah minggu depan sudah di meja bu Pj Sekda,” jelasnya.

Sesuai regulasi pihaknya akan menerbitkan kesesuaian tata ruang yang diajukan oleh Dirjen pengadaan tanah kepada ketua TKPRD.  

Adapun setelah kesesuaian tata ruang itu terbit, pihaknya akan menerbitkan tim persiapan.

“Tim persiapan dalam rangka mempersiapan IPL. Beberapa kegiatannya diantaranya adalah sosialisasi dan kegiatan  konsultasi publik. Kami pun harus membedakan segmen Yogya-Bawen dengan segmen Yogya-Solo. Kami harus menerbitkan dua IPL karena memang permohonannya dua dokumen,” ujarnya.

Adapun, tiga bulan setelah ada tim persiapan maka akan terbit IPL. Secara teknis, konstruksi tol Solo-Yogya-Bawen ini diprediksi akan berjalan selama tiga tahun. Untuk itu, pihaknya juga akan membuat penjadwalan terkait hal ini.

Untuk saat ini, Krido juga mengibaratkan “argo” pembangunan jalan tol belum berjalan.

“Setelah Gubernur menetapkan tim persiapan argo berjalan. Dimana waktunya kami harus menyelesaikan tiga bulan dengan output terbit izin penetapan lokasi (IPL),” urainya.

• Bappeda DIY Sebut Masyarakat Harus Kreatif dan Inovatif Sikapi Proyek Tol

Setelah ditertibkan IPL oleh Gubernur baik itu trase Yogya-Bawen maupun Solo-Yogya, penetapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah itu akan  dilakukan oleh Kanwil BPN sebagai Satgas A dan bekerja paling tidak enam bulan untuk pengadaan tanah.

“Sesuai  mekanisme bahwa ini untuk kepentingan umum. Pengadaaan tanah dilakukan dengan sistem pentahapan. Yaitu adanya unsur mewajibkan masyarakat untuk mensukseskan terhadap program nasional. Sehingga kami berharap terbentuknya tim persiapan nanti tidak terbentuk tim keberatan. Alasannya masyarakat setuju,” jelasnya.

Dia menambahkan, prasosialisasi ini adalah konsultasi data dari data yang ada di Dirjen Binamarga setelah mendapat pengarahan dari Gubernur.

Dari hal ini pihaknya mengetahui trase mana-mana yang harus ditinjau kembali.

“Atas dasar itu diolah oleh Dirjen Binamarga. Hari ini merupakan hasil olahan Dirjen Binamarga setelah diolah. Yaitu lebih banyak tol dibangun dengan elevated. Karena memang  secara konstruksi tidak bisa mengenai permukiman. Tetapi, prinsip dasar lebih banyak ke konstruksi elevated,” ujarnya. (TRIBUNJOGJA.COM)