Hari-hari Terakhir Susi Pudjiastuti Sebelum Digantikan Waketum Gerindra Edhy Prabowo

Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo resmi menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

Editor: Mona Kriesdinar
Yoga Hastyadi Widiartanto
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di atas Kapal Pengawas Perikanan yang bersandar di Pelabuhan SKPT Selat Lampa, Senin (29/1/2018)( 

TRIBUNJOGJA.COM - Politisi Partai Gerindra Edhy Prabowo resmi menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengumuman disampaikan oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019).

"Urusan ikan, industri perikanan, wisata maritim, wilayahnya ada dibawah beliau," ucap Presiden saat mengumumkan nama Edhy sebagai Menteri KKP.

Beberapa hari terakhir, nama Susi Pudjiastuti memang dikabarkan tak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Ia tak tampak dalam jajaran calon menteri yang dipanggil ke Istana.

Sebelum dilaksanakan pengumuman, linimasa twitter diramaikan dengan tagar #WeWantSusi dan #BuSusi yang sebagian besar berisi harapan publik agar Susi Pudjiastuti kembali dipercaya di periode kedua 2019 - 2024.

Adapun Edhy Prabowo pernah menjadi anggota DPR selama tiga periode.

Kemudian Edhy juga sempat menjadi ketua Komisi IV DPR pada periode keanggotaan 2014-2019.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 membidangi pertanian, kehutanan, maritim atau kelautan dan perikanan, serta pangan.

Keinginan Susi di Penghujung Masa Jabatan

Susi Pudjiastuti ternyata masih memiliki banyak keinginan besar di akhir masa jabatannya pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Salah satunya yakni membuat monumen dari kapal penangkap ikan ilegal yang ditangkap oleh Satuan Tugas (Satgas) anti Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing atau Satgas 115.

"Kami ingin juga punya monumen yang bisa mengingatkan bahwa ini salah satu bukti Satgas bekerja menjaga laut," ujarnya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Satgas 115, Jalarta, sebagaimana dilansir kompas.com Kamis (19/9/2019).

"Dan orang tahu kapal illegal fishing itu seperti apa, jangan hanya orang TNI Angkatan Laut dan PSDKP saja yang tahu," sambung dia.

Susi menilai, monumen dari kapal pelaku illegal fishing perlu dibangun sebagai bukti perlawanan terhadap praktik illegal fishing.

Selain itu, monumen itu juga sekaligus akan mengingatkan banyak orang, termasuk generasi yang akan sadar tentang bahaya praktik Illegal fishing bagi sumberdaya laut Indonesia.

"Juga meningkatkan kewaspadaan baik di dalam dan di perbatasan karena itu yang akan bisa memastikan SDA ini tetap milik kita dan kedaulatan laut tetap ada di tangan kita," kata dia.

Kebijakan Susi Patut Ditiru

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved