BKN Ungkap Berapa Tunjangan Gaji Pejabat Eselon II, Soal Pengurangan Pejabat Tunggu Arahan Jokowi

Menurutnya hal itu tidak bisa serta merta dilakukan, dan perlu ada tahapan.

Namun efisiensi tersebut bukan tidak mungkin dilakukan, karena menurutnya di beberapa kementerian atau lembaga juga ada yang sudah menerapkan minimum eselonisasi.

Ia mencontohkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada juga di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang jelas, mode-mode pekerjaan sekarang makin membuat orang bisa lebih mobile, bisa bekerja di mana saja kapan saja dengan teknologi informasi dan komunikasi,"

"Ada pula kebijakan pemerintah terkait Online Single Submission (OSS). Dengan demikian fungsi pejabat mungkin bisa dikurangi walaupun tidak semuanya," paparnya.

Formasi CPNS Bantul

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 di Kabupaten Bantul tersedia 601 formasi. Jumlah tersebut didominasi oleh tenaga pendidikan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta mengatakan, 601 formasi CPNS di Bantul yang telah disetujui oleh pemerintah pusat terbagi kedalam tiga kategori. Antara lain tenaga pendidikan 308, tenaga teknis 205 dan tenaga kesehatan 88.

"Masih sama seperti tahun 2018, CPNS tahun 2019 ini didominasi tenaga pendidikan," kata dia, Senin (21/10/2019)

Sekedar informasi, pada tahun 2018 silam, Kabupaten Bantul membuka CPNS sebanyak 550 formasi. Mereka terbagi kedalam tenaga guru 340, tenaga kesehatan 165, tenaga teknis 56 dan eks tenaga honor K-2 sebanyak 4 orang.

Tahun ini, menurut Danu, sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Karena dari 601 formasi yang akan segera dibuka, semuanya CPNS. Tidak ada lowongan untuk PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Danu menjelaskan pada tahap awal, pihaknya sebenarnya sudah mengusulkan dua kategori. Kategori P3K dan PNS. Bahkan kuota untuk P3K cukup banyak yang diusulkan. Namun saat penetapan dari pemerintah pusat ternyata semua formasi untuk CPNS. Tidak ada P3K.

"Jadi penerimaan sekarang hanya untuk CPNS," terang dia.

Ditambahkan Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai BKPP, Jazari Hasyim mengatakan, dari 601 formasi yang akan segera dibuka, pihaknya saat ini masih terus melakukan finalisasi. Termasuk memperjuangkan kuota untuk kategori difabel.

"Ini masih proses. Karena kami juga memiliki kewajiban untuk memberikan ruang untuk dissabilitas," kata dia.