Warga Terdampak Proyek Jalur Kereta Bandara YIA Inginkan Program Relokasi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Tahap pengadaan lahan untuk pembangunan jalur rel kereta Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Temon, Kulon Progo, mulai memasuki proses pendataan dan penaksiran nilai (appraisal).

Petugas terkait sudah turun di lapangan untuk mendata petak lahan dan bangunan yang terdampak proyek tersebut, Selasa (15/10/2019).

Ada tiga tim yang bergerak melakukan pendataan di tiga desa terdampak yakni di Desa Kaligintung, Kalidengen, dan Glagah.

Petugas appraisal didampingi tim dari Kementerian Perhubungan melakukan survey dan pendataan aset-aset tanah dan bangunan milik pemerintah desa maupun warga.

• Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Di Kaligintung, petugas pada hari itu mendata bangunan dan tanah milik warga maupun pemerintah desa setempat di sekitar Pasar Dondong wilayah Pedukuhan Siwates, sebelah barat Stasiun Kedundang.

"Ini sistemnya percepatan (pembangunan jalur kereta bandara) dan sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada warga di desa. Appraisal mungkin akan berlangsung sampai 4 hari ke depan. Ada tiga tim turun di tiga desa," kata Kepala Desa Kaligintung, Harjono.

Ada sekitar 14 kepala keluarga (KK) di sekitar Pasar Dondong yang terkena pembebasan lahan.

Pasar berstatus milik desa tersebut juga rencananya bakal turut terdampak proyek tersebut.

Sedangkan total bidang tanah terdampak di Kaligintung sebanyak 148 bidang seluas sekitar 10 hektare dengan 12 petak tanah di antaranya terdapat bangunan rumah tinggal.

Menurut Harjono, tidak ada permasalahan krusial sejauh ini dalam proses pengadaan lahan untuk jalur rel kereta Bandara YIA tersebut.

Hasil pendataan dan penaksiran nilai itu nantinya juga akan disampaikan kepada masyarakat untuk selanjutnya mereka diberi kompensasi yang disebutnya sebagai ganti untung.

• PT KAI Daop 6 Yogyakarta Sudah Siapkan Empat Rangkaian KA Bandara, Hubungkan YIA dan Adi Sumarmo

Warga nanti juga diberi kesempatan untuk mengajukan koreksi atas hasil appraisal itu apabila ada keberatan atas hasilnya atau sikap lain.

Hanya saja, dengan adanya beberapa bangunan rumah tinggal warga yang terdampak, sebagian warga itu menghendaki ada skema relokasi ke tanah kas desa maupun tanah magersari.

Di Kaligintung sendiri saat ini sedang ada pembangunan rumah khusus yang diprioritaskan bagi warga kurang mampu terdampak pembangunan Bandara YIA.

"Ada sekitar tujuh orang yang meminta relokasi. Kalau masyarakat menyetujui, nanti mungkin kita ajukan permohonan bersama agar pemerintah menyiapkan relokasinya. Rencananya lokasi ada di sekitar balai desa," kata Harjono.

Seorang warga, Uci mengatakan, bangunan rumah, warung, dan gudang miliknya turut didata pada hari itu.

Ia mengaku tak keberatan digusur oleh proyek tersebut asalnya nilai kompensasinya cocok.

Saat sosialisasi di Balai Desa, pihaknya sempat mengajukan harga Rp4 juta per meter persegi.

• Bandara YIA Harus Ramah Semua Ragam Disabilitas

Nilai tersebut dipandangnya layak mengingat harga tanah di wilayah tersebut sekarang ini cukup mahal sebagai imbas adanya Bandara YIA di Temon.

Harga pasaran tanah di wilayahnya konon sudah mencapai Rp3 juta per meter persegi.

"Asal sesuai saja nilainya. Apalagi, kata Pak Kades, mau ada relokasi kalau di-ACC pemerintah,"kata Uci.

Di Pasar Dondong menurutnya ada 6 pedagang yang berjualan karena kondisinya memang cukup sepi. Mereka berjualan tiga kali seminggu saat hari pasaran Legi, Pahing dan Wage saja.

Warga lainnya, Siti Murniyah mengatakan dirinya menurut saja dengan program pemerintah untuk membangun jalur rel kereta bandara meski ia juga tahu nilai ganti rugi yang akan didapatkannya.

Ia berjualan nasi uduk dan ayam goreng di sebuah kios miliknya di pasar tersebut.

Hanya saja, status tanahnya memang milik Pemdes Kaligintung dan ia menyewa Rp250 ribu per tahun.

"Rumah saya ngga kena (pembebasan lahan). Tapi kalau bisa sih ada relokasi pasar dan kios saya karena kami tidak punya usaha lain lagi,"kata Siti. (TRIBUNJOGJA.COM)