Raih IPK Tertinggi Nasional, Wagub DIY : Bukan Ajang Pamer dan Berpuas Diri, Ini Jadi Cambuk

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memberikan penghargaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tertinggi se-Indonesia.

Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X menegaskan, pihaknya menyambut baik adanya penghargaan tersebut.

Hal ini dapat dijadikan cambuk bagi Pemda DY untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi.

Menurutnya, apa yang sudah dicapai ini bukan hanya ajang untuk pamer dan berpuas diri.

• Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Namun sebagai pelayan masyarakat, harus mampu menyelenggarakan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, dalam hal ini bekerja.

“Semoga tahun depan dapat lagi. Bukan untuk ajang pamer, karena toh kita masih punya kekurangan, tapi lebih untuk menjadikan masyarakat DIY yang sejahtera dan terampil,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Selasa (15/10/2019).

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Muhammad Hanif Dhakiri menyebutkan, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)  merupakan nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan.

Hal ini mencakup sembilan indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar.

• DIY Raih Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tertinggi se-Indonesia

“Sembilan indikator ini meliputi perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan kerja dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja,” paparnya.

Pihak Kemenaker menggunakan IPK untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional melalui pengukuran di setiap provinsi di Indonesia.

Kegiatan ini telah dilakukan sejak tahun 2011 dan setiap tahunnya diberikan penghargaan bagi provinsi yang memiliki nilai indeks terbaik. Hal ini dilakukan sebagai pendorong bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan ketenagakerjaan dengan lebih baik.

“Kesuksesan seorang pemimpin daerah bisa kita lihat dari kualitas ketenagakerjaan yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, saat ini ketenagakerjaan bukan lagi isu pinggiran tapi sudah menjadi isu central,” ujar Hanif. (TRIBUNJOGJA.COM)