Pimpinan DPRD DIY Sebut Tak Ada Pro dan Kontra Soal Pemangkasan Hari Kunker

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejumlah anggota DPRD DIY Periode 2019-2024 menyebut tidak ada pro dan kontra dalam pembahasan pemangkasan kunker.

Mereka justru akan membuat terobosan dan semakin mencitrakan DPRD yang akan berjuang untuk rakyat.

“Ini yang saya salut dari teman-teman anggota dewan periode ini, semua kompak dan setuju mengurangi jatah kunker. Ini merupakan hal bagus dan menarik,” ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana kepada Tribunjogja.com.

• Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Huda yang merupakan politisi PKS ini mengatakan, terobosan kebijakan ini memang dimaksudkan untuk penghematan anggaran.

Hal ini karena dengan dipangkasnya hari untuk kunker selama setahun ada beberapa komponen biaya yang dihemat.

“Penghematan tentu ada, biaya tiket pesawat, hotel dan uang saku harian tentu berkurang banyak. Untuk detailnya masih diakumulasi dan bisa konfirmasi ke Setwan,” jelasnya.

Dia berharap dengan adanya pemangkasan ini, penyerapan aspirasi pada masyarakat akan sangat maksimal.

• DPRD DIY Akan Kunker Selama 76 Hari Selama Setahun

Hal ini lantaran masing-masing anggota dewan bisa menyerap keluhan masyarakat dan mengalokasikan pada program pemerintah.

“Sering bertemu apa yang jadi masalah mereka kami bisa medetailkan kebutuhan masyarakat. Semoga kami bisa lancar melaksanakan program-program ini dan melaksanakan dengan amanah,” harapnya.

Tidak hanya kunker, Huda menambahkan persoalan kemiskinan di DIY masih tergolong tinggi atau di atas rata rata nasional, sehingga perlu sangat serius mengarahkan program dan kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

Dia menyebutkan, gini ratio DIY tertinggi nasional, maka perlu program yang pro kemiskinan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan termasuk ketimpangan wilayah antara desa dan kota.

• Wakil Ketua DPRD DIY Sebut Atasi Kemacetan Yogya dengan Transportasi Massal

Huda juga menambahkan, terkait akses dan kualitas pendidikan DIY tercitrakan sebagai kota pelajar harus dipertahankan dan dijaga dari berbagai hal negatif.

Peningkatan Pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan.

DPRD DIY juga fokus pada upaya peningkatan daya saing bisnis lokal agar tetap menjadi raja di rumah sendiri dan tidak tersingkir, seiring dengan masuknya infrastruktur dan investor besar.

“Penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun perbaikan kualitas rumah tak layak huni serta wilayah kumuh. Hal itu penting mengingat Backlog atau kekurangan hunian rumah di DIY yang mencapai 250.000 unit dan 60 persennya adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)