Pemerintah Paling Bertanggung Jawab Soal Kebakaran Hutan

Dia juga menjelaskan, banyaknya investor dan pengusaha sawit masuk tentu akan menimbulkan kebakaran hutan.

Saat ini, sawit juga akan masuk ke Maluku dan Papua, dan beberapa tahun lagi akan menjadi rute baru titik kebakaran hutan.

“Ini bukan mitos. Tetapi, pemerintah tidak ambil posisi jelas. Malu-malu mengumumkan, jumlah perusahaan sawit, padahal ada data. Karena ini adalah bancakan politik, sektor mudah untuk diperas. Apalagi, kepala daerah punya investasi kelapa sawit,” jelasnya.

Mansetus Darto, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia mengatakan, di sisi petani, membuka lahan dengan dengan membakar karena persoalan finansial, petani membutuhkan Rp 6 juta untuk membuka lahan dan membersihkan lahan per hektarnya.

Dengan membakar hanya butuh Rp 800 ribu per hektar untuk membeli minyak tanah lalu membakar.

“Terlebih sektor keuangan untuk petani dibatasi, artinya akses untuk lembaga keuangan selama ini dibatasi, dengan menggunakan syarat harus ada SHM. Petani di Kalimantan butuh Rp 3-4 juta untuk pengukuran lahan 1 hektar daripada ngurus itu beli pupuk dan bibit,” jelasnya.

Sementara itu, Kementrian Pertanian juga memiliki aturan membuka lahan tanpa membakar, namun sosialisasi ini tidak sampai di petani.

Seharusnya, mereka bisa menggunakan dana memberikan pelatihan pada petani untuk membuka lahan tanpa membakar.

“Karena kasus kebakaran ini juga menjadi beban bagi pemerintah,” ulasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)