Yogyakarta

Pemda DIY Terima Penghargaan HWPA

Penghargaan ini diberikan kepada individu, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan media massa yang berkontribusi bagi upaya perlindungan WNI.

Pemda DIY Terima Penghargaan HWPA
Ist
Logo Pemda DIY 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menerima penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2019. 

Award ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang berperan dalam upaya perlindungan WNI.

Perlu diketahui, penghargaan ini diberikan kepada individu, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan media massa yang berkontribusi bagi upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengadakan Hassan Wirajuda Perlindungan Award (HWPA) 2019 untuk kelima kalinya sejak tahun 2015.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Untuk tahun ini, penghargaan HWPA 2019 diberikan kepada 66 orang/instansi yang terdiri dari delapan kategori penghargaan, yaitu Mitra Kerjasama Kemlu, Kepala Perwakilan, Staf Perwakilan RI, Mitra Kerja Perwakilan RI, Masyarakat Madani Indonesia, jurnalis/media, pemerintah daerah dan satu kategori terbaru yakni pelayanan publik di perwakilan RI.

Selain memberikan pengakuan tulus terhadap kontribusi berbagai pihak dalam bidang perlindungan WNI, penghargaan HWPA juga ditujukan untuk mengembangkan kepedulian terhadap isu-isu perlindungan WNI.

Kontribusi yang dilakukan para nominasi HPWA 2019 dapat berupa peran aktif dalam upaya perlindungan WNI dan bantuan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri.

Penghargaan kepada Pemda DIY ini diterima oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (11/9/2019) malam lalu.

Pemda DIY Tunggu Permohonan Resmi Terkait Penentuan Lokasi Jalur Tol Bawen-Yogya dan Tol Yogya-Solo

“Bagi pemerintah DIY penghargaan ini merupakan kewajiban untuk konsisten dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri yang berasal dari Yogyakarta. Ini bukan menyelesaikan masalah tetapi beban untuk konsisten,” jelas Sultan melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com.

Sultan menjelaskan, dalam konteks pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, baik oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) maupun pemerintah daerah, para pekerja harus memiliki perilaku yang baik dan motivasi kerja yang memadai serta tidak melanggar aturan.

Halaman
12
Penulis: ais
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved