Yogyakarta

Pengamat Politik UGM : DPRD DIY yang Baru Emban 2 Tugas Berat

Selain harus menjalankan fungsi pengawasan, yang menjadi pekerjaan rumah DPRD DIY yang baru adalah menjalin komunikasi yang baik dengan DPD DIY.

Pengamat Politik UGM : DPRD DIY yang Baru Emban 2 Tugas Berat
TRIBUNJOGJA.COM / Hasan Sakri
Ketua Pengadilan Tinggi DIY, membacakan sumpah jabatan saat acara rapat paripurna pelantikan anggota DPRD DIY masa jabatan 2019-2024 di DPRD DIY, jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Senin (2/9/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat politik, Purwo Santoso mengatakan DPRD DIY yang baru memiliki dua tugas besar yang sulit dijalankan.

DPRD kata dia, memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang dinilai paling sulit untuk DPRD DIY adalah fungsi pengawasan.

Menurut dia, ada kendala kultural, dimana DPRD DIY harus mengawasi Gubernur DIY sekaligus raja yang disegani.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

"DIY ini kan istimewa, sudah diatur oleh UU Keistimewaan bahwa yang menjadi Gubernur adalah Raja. Nah inilah yang juga jadi keistimewaan DPRD DIY juga, karena harus mengawasi Gubernur yang notabene adalah Raja," katanya pada Tribunjogja.com, Minggu (1/9/2019).

Ia menilai DPRD DIY berhasil menjalankan fungsinya jika dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik.

"Kalau DPRD DIY memang ingin mewakili rakyat DIY, ya harus melakukan pengawasan dengan baik. Selama ini fungsi pengawasan di DPRD DIY masih lemah. Ya memang paling sulit dibanding daerah lain. Kalau fungsi pengawasan tidak dijalankan,sama saja DPRD tidak ada gunanya," sambungnya.

Selain harus menjalankan fungsi pengawasan, yang menjadi pekerjaan rumah DPRD DIY yang baru adalah menjalin komunikasi yang baik dengan DPD DIY.

Anggaran Pelantikan DPRD DIY Rp 102,1 Juta

Menurutnya selama ini jalinan komunikasi antara DPRD DIY dengan DPD DIY masih perlu dikuatkan.

Komunikasi DPRD DIY dengan DPD DIY sangat penting. Sebab Yogyakarta dianugerahi keistimewaan, sehingga sebagai wakil rakyat, DPRD DIY juga harus menyuarakan suara warga DIY juga bisa didengar oleh Indonesia.

"Yogyakarta itu istimewa, istimewa juga untuk Indonesia. sehingga perlu ada komunikasi agar kepentingan daerah ini bisa disalurkan ke pusat, tentu melalui DPD. Makanya komunikasidengan DPD DIY juga harus diperkuat, supaya keistimewaan DIY bisa dioptimalkan baik untuk Yogyakarta maupun Indonesia," lanjutnya.

"Dua PR itu yang memang agak susah dan harus diwujudkan oleh DPRD DIY yang dilantik, dan kedepan harus diteruskan. Fungsi pengawasan harus dilakukan dan jalin komunikasi kuat dengan DPD DIY," pungkasnya. (*)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved