Heroe Poerwadi : Perlu Kesamaan Pemahaman Soal Kekerasan Anak dan Perempuan

Heroe Poerwadi : Perlu Kesamaan Pemahaman Soal Kekerasan Anak dan Perempuan

Heroe Poerwadi : Perlu Kesamaan Pemahaman Soal Kekerasan Anak dan Perempuan
ist
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi meminta ada persamaan pemahaman untuk penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Heroe mengatakan perbedaan pemahaman selama ini menjadi kendala, terutama terkait konsep yang berbeda antara masa lalu dan era saat ini.

"Kita ingin menyatukan pemahaman yang baru tentang perempuan dan anak untuk aparat hukum, Pemkot, LSM dan masyarakat supaya dalam proses penindakan hukum tidak salah," ujarnya, seusai mengisi acara Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Gender, di Kantor DPD RI DIY, Senin (26/8/2019).

Ia menjelaskan, harapannya setelah kegiatan tersebut masyarakat menjadi semakin paham bahwa aturan-aturan untuk perlindungan perempuan dan anak harus berbeda.

Kronologi Toyota Calya Berisi 2 Orang Terbakar di Sukabumi, Warga Lihat Mobil Lain Terparkir di TKP

Misal tindakan yang harus dilakukan ketika ada kasus yang melibatkan anak dan perempuan apakah harus ditahan kepolisian.

"Kita tidak ingin menjadikan kasus di Yogya menimbulkan masalah baru. Misal dugaan perbedaan perlakuan perempuan dan anak. Kasus yang isunya terkait perempuan dan anak sebagian besar merasa itu kasus domestik. Ada pikiran bahwa sebetulnya itu cukup diselesaikan di rumah, tapi beberapa kasus memang harus selesai lewat hukum," ungkapnya.

Ia mencontohkan misal kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dulu dipandang sebagai masalah domestik. Suami memukul istri dianggap wajar karena mengacu pada istri harus menuruti semua keinginan suami.

Kronologi Dua Pegawai Restoran di Jakarta Utara Cekcok, Tiba-tiba Tusukan Pisau ke Leher Rekannya

"Dan masyarakat pada umumnya menerima perlakuan itu di masa lalu. Tapi sekarang sudah bergeser, kekerasan rumah tangga nggak boleh, pemaksaan hubungan seksual nggak boleh," bebernya.

Heroe menambahkan, kalau tidak sepakat mekanisme penyelesaian, apakah selesai secara sosial atau hukum, maka warga atau LSM merasa polisi tidak tanggap terhadap laporan.

"Ini karena belum ada kesepakatan pengelolaan," ucapnya.(Tribunjogja I Kurniatul Hidayah)

Penulis: kur
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved