Aliansi Mahasiswa UGM Tuntut Pemerintah Tuntaskan Rasisme

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aksi solidaritas menolak rasisme dan represifitas terhadap mahasiswa Papua dengan simbol pembagian pisang kepada para pengguna jalan, dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UGM di Bundaran UGM pada Jumat (23/8/2019).

Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas dari insiden yang berlangsung di Malang dan Surabaya beberapa saat lalu.

Zafitra Emiral, Koordinator Lapangan menerangkan melihat kejadian yang ada di Malang dan Surabaya beberapa saat lalu, pihaknya memandang bahwa oknum aparat dan ormas telah bertindak tidak sesuai dengan hukum, bahkan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

• Kapolda Jabar Minta Maaf ke Mahasiswa Papua di Bandung

"Yang kita sorot adalah adanya HAM yang diinjak-injak. Itu yang paling mendasar. Tindakan pembiaran bahkan penyerangan yang dilakukan aparat merupakan bentuk gagalnya aparat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan memberikan perlindungan pada masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya penembakan gas air mata di asrama mahasiswa Papua Surabaya pun dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, mengingat mahasiswa yang berada di asrama tidak melakukan tindakan agresif yang mengancam maupun membahayakan.

Bukan hanya itu, Aliansi Mahasiswa UGM juga mengecam rasisme yang ditunjukkan kepada mahasiswa Papua, baik yang telah dilakukan oleh oknum aparat maupun ormas.

Menurutnya, Pemerintah seharusnya bisa melakukan investasi dan menindak tegas oknum yang bersangkutan sesuai pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008.

"Represifitas dan rasisme yang terjadi kepada masyarakat Papua bukanlah kasus baru. Konflik Papua adalah spiral kekerasan yang harus segera diputus mata rantainya," terangnya.

• BREAKINGNEWS: Aliansi Mahasiswa UGM Yogyakarta Gelar Aksi Solidaritas untuk Papua

Lebih lanjut Zafitra menerangkan dengan meluasnya kekerasan dari Jawa Timur ke Manokwari, Makassar, dan berbagai wilayah lainnya seharusnya membuat pemerintah belajar bahwa dengan kekerasan akan berbuah kekerasan pula.

Menurutnya, tindakan represif maupun militeristik dalam kasus Papua sudah terbukti tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan, namun justru akan memperuncing konflik yang ada.

"Sudah saatnya Pemerintah mencari pendekatan baru yang lebih humanis. Selain itu, Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menghapus segala tindakan rasisme dan diskriminasi di tengah masyarakat," katanya.

Regy Yigibalam, Biro Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menerangkan aksi solidaritas yang dilakukan bertujuan untuk mendorong semua pihak untuk bebas dari belenggu penindasan yang ada di seluruh dunia.

Menurutnya, rasisme ini bukanlah diproduksi oleh masyarakat, namun oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Rasis bukan lawannya masyarakat, monyet itu juga bukan dari masyarakat, tapi dari kelompok tertentu. Kita mendorong rakyat sama-sama bebas dari belenggu penindasan yang ada di seluruh dunia dengan cara mencari akar persoalan dari rasisme ini," ungkapnya.

• BREAKING NEWS :Ratusan Mahasiswa Papua di Yogyakarta Gelar Long March, Kecam Aksi Rasis di Jatim

Regy menerangkan, rasisme dan bentuk represifitas kepada mahasiswa Papua ini bukanlah yang pertama terjadi.