Yogyakarta

Pengamat UGM Sebut Kenaikan UMP Harus Bisa Akomodir Buruh dan Perusahaan di Yogyakarta

Ketika kenaikan UMP yang terlalu signifikan akan memberatkan dari sisi pengusaha, dan ditakutkan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar.

Pengamat UGM Sebut Kenaikan UMP Harus Bisa Akomodir Buruh dan Perusahaan di Yogyakarta
yangenak.com
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Hempri Suyatna menilai kenaikan UMP harus bisa mengakomodir kedua belah pihak, baik dari buruh itu sendiri maupun dari pengusaha.

Menurutnya ketika kenaikan UMP yang terlalu signifikan akan memberatkan dari sisi pengusaha, dan ditakutkan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar.

Begitupun sebaliknya, ketika UMP terlalu rendah, juga dinilai tidak akan bisa mensejahterakan buruh.

"Pernah dulu ada kenaikan UMP beberapa perusahaan gulung tikar, di DIY juga ada yang gulung tikar kalau tidak salah. Saya kira perlu UMP yang bisa mengakomodir kedua belah pihak. Artinya untuk buruh ya yang mensejahterakan mereka, yang sesuai dengan kebutuhan layak minimum. Kalau dari pengusaha kalau ada kenaikan yang signifikan juga memberatkan," terangnya pada Tribunjogja.com.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Hempri menjelaskan, permalasahan UMP sebenarnya tidak hanya dialami di Yogyakarta, namun juga di daerah-daerah lain.

Selalu muncul pro kontra terkait upah.

"Saya kira setiap tahun itu selalu muncul pro kontra terkait dengan upah, karena memang antara tuntutan buruh dan pengusaha seringkali tidak ketemu," ungkapnya

Lebih lanjut, Hempri menilai UMP di DIY saat ini dirasa masih terlalu rendah, karena angka kemiskinan dan ketimpangan di DIY masih sangat tinggi.

Menurutnya, idealnya gambaran kasar UMP di DIY antara 2-2,5 juta.

Yang mana dengan UMP sebesar itu orang masih bisa hidup minimum layak.

Menanti Kenaikan UMP DIY

"Angka kemiskinan di DIY juga masih juga tinggi. Harus didorong dengan kenaikan upah. Ketimpangan juga masih tinggi. UMP di DIY gambaran kasar harusnya sekitar 2-2,5 juta standar yang ideal untuk di Jogja. Kalau mau idealnya 2,5 juta. Tapi kalau 2,5 saya yakin banyak perusahaan yang pasti akan mengeluh," katanya.

Menurutnya, dalam pembahasan mengenai UMP, Pemerintah memang harus membicarakan terlebih dahulu baik dengan Perusahaan, maupun dengan Buruh.

Hempri menerangkan, adapun solusi lain yang mungkin bisa diambil oleh Pemerintah Daerah, yakni menerapkan Upah Minimum Sektoral.

"Jogja banyak di dominasi sektor jasa, saya kira Jogja bisa menerapkan Upah Minimum Sektoral (UMS), sektor jasa perhotelan. Ini berbeda dengan kota industri atau kota yang lain," terangnya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved