Polemik Tol Bandara Jadi Catatan Raker DPD RI DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ada beberapa poin penting dalam rapat kerja yang digelar oleh anggota DPD RI Perwakilan DIY bersama pemerintah daerah, Selasa (13/8/2019).

Agenda dalam rapat ini adalah mendengarkan masukan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur di daerah.

Hadir dalam rapat ini adalah Dinas PUESDM DIY, Dinas Perhubungan DIY, Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO), Ditlantas Polda DIY hingga Satlantas Kabupaten Kota se-DIY.

• DPD RI DIY Gelar Rapat Kerja Bahas Infrastruktur

GKR Hemas mencatat ada beberapa poin yang menjadi perhatian dalam materi yang disampaikan oleh instansi yang hadir dalam rapat tersebut.

Persoalan kesiapan bandara dan aspek pendukung masih menjadi perhatian yang cukup besar.

"Masalah tol dari Kota ke Kulon Progo cukup rumit karena memang keterlambatan perencanaan. Ini menjadi keputusan serta kebijakan pusat dan daerah," katanya ditemui media usai rapat.

Hemas menjelaskan fasilitas pendukung bandara baru saat ini masih menjadi persoalan.

Selain tol, akses transportasi lain juga harus disiapkan seperti kereta api sampai jalan yang menghubungkan ke objek wisata.

"Saya kira dengan jumlah penumpang yang akan dipindahkan ke bandara baru, memang harus ada persiapan. Catatan lain adalah soal ketersediaan fasilitas pendukung seperti hotel bintang tiga dan rumah sakit, saat ini masih perlu dibahas," lanjut istri Sri Sultan HB X ini.

• DPD RI Harapkan Transparansi Pemerintah Pusat Terkait Dana Bagi Hasil dengan Daerah

Sementara itu, Afnan Hadikusumo menambahkan terkait pembangunan tol bandara harus dipikirkan matang-matang.

Selain menjadi kebutuhan akses bandara kelas internasional, aspek ekonomi masyarakat juga harus diperhitungkan sebelum membangun tol menuju bandara.

"Jangan sampai ekonomi masyarakat malah mati karena adanya tol, belum lagi masalah lahan, saya kira cukup rumit untuk tol ini," tambahnya.

Selain soal kesiapan bandara baru, poin lain yang dibahas dalam rapat ini diantaranya terkait penambangan sungai, simpul kemacetan jalan di DIY, kesiapan Malioboro menjadi pedestrian hingga masalah infrastruktur lainnya.

Terpisah, Cholid Mahmud menambahkan dalam rapat kerja terakhir periode 2014 - 2019 ini selain mendengarkan masukan dari pemerintah daerah, hasilnya juga akan menjadi perhatian anggota DPD RI Perwakilan DIY di periode mendatang.

"Acara ini dalam rangka rapat kerja terakhir periode 2014-2019 Anggota DPD RI DIY Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang infrastruktur di wilayah DIY. Masukan rapat kerja ini bisa menjadi bahan yang akan disampaikan untuk rapat-rapat periode mendatang," tandasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)